DPR Putuskan Kelanjutan Pembahasan RUU Cipta Kerja Besok - Nasional - koran.tempo.co

Malaysia News News

DPR Putuskan Kelanjutan Pembahasan RUU Cipta Kerja Besok - Nasional - koran.tempo.co
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 korantempo
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 51%

DPR Putuskan Kelanjutan Pembahasan RUU Cipta Kerja Besok

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membicarakan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, besok. Agenda utama rapat kerja itu adalah mendengar sikap pemerintah atas rencana pembahasan omnibus law itu di tengah bencana pandemi Coronavirus Disease 2019 .

Pemerintah menyerahkan RUU Cipta Kerja ke DPR, Februari lalu. Tujuan omnibus law ini, di antaranya, adalah memudahkan investasi. Presiden Joko Widodo pun menargetkan pembahasan RUU Cipta Kerja tuntas dalam 100 hari kerja sejak pemerintah menyerahkannya ke DPR. Menurut Baidowi, Dewan akan tetap menghormati kelompok yang menolak RUU Cipta Kerja. Tapi Dewan akan meminta mereka menjelaskan pasal-pasal yang tidak disetujui."Enggak bisa menolak semua RUU. Kalau penolakan, ya, hanya terhadap beberapa pasal," kata dia.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

korantempo /  🏆 38. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Permufakatan DPR Mengebut Pembahasan Omnibus LawPermufakatan DPR Mengebut Pembahasan Omnibus LawRancangan omnibus law Cipta Kerja bakal dibahas di Badan Legislasi. Bisa senasib dengan revisi Undang-Undang KPK.
Read more »

Politikus PDIP Sebut DPR tak Peka Tetap Bahas Omnibus Law |Republika OnlinePolitikus PDIP Sebut DPR tak Peka Tetap Bahas Omnibus Law |Republika OnlinePolitikus PDIP sebut DPR memanfaatkan situasi wabah Covid-19.
Read more »

DPR Juga Bentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 |Republika OnlineDPR Juga Bentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19  |Republika OnlineTim Satgas tidak menggunakan anggaran DPR melainkan sumbangan inisiatif anggota DPR.
Read more »

Perpres No 54/2020 Berpotensi Reduksi Hak Konstitusional DPRPerpres No 54/2020 Berpotensi Reduksi Hak Konstitusional DPRPerpres No 54 Tahun 2020 berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD 1945.
Read more »

Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik, DPR: Masyarakat Bingung!Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik, DPR: Masyarakat Bingung!'Boleh atau tidak boleh? Boleh tapi diperketat. Sehingga masyarakat bingung'
Read more »



Render Time: 2025-02-26 23:16:09