Omnibus Law Rasa Corona
AZIS Syamsuddin langsung tancap gas begitu dipersilakan memimpin rapat Badan Musyawarah yang dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dari balik layar monitor pada Rabu, 1 April lalu. Wakil Ketua DPR itu meminta para pemimpin fraksi menyampaikan sikap tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Azis mempersilakan pemimpin fraksi memilih pembahasan dilakukan di panitia khusus atau Badan Legislasi DPR.
Tiga peserta rapat bercerita, pengambilan keputusan sempat ditunda karena tak tercapai kesepakatan di antara fraksi. Fraksi PDIP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional ingin pembahasan digelar di panitia khusus. Alasannya, materi dalam omnibus law Cipta Kerja perlu dikaji lintas komisi karena menyangkut berbagai persoalan. Misalnya perizinan tanah, syarat investasi, dan ketenagakerjaan. Rancangan aturan tersebut juga bakal mempengaruhi 74 undang-undang yang ada.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny Harman menuding koleganya di DPR memanfaatkan wabah virus corona untuk mempercepat pengesahan omnibus law. Menurut dia, kondisi ini mirip dengan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Badan Legislasi pada September 2019. Saat itu, revisi hanya memakan waktu 15 hari dan langsung disahkan. Sebelumnya, revisi Undang-Undang KPK selalu terpental saat dibicarakan di Komisi Hukum DPR ataupun dalam panitia khusus.
Rencana DPR tersebut menuai kecaman dari banyak pihak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan ajakan DPR membahas omnibus law itu hanya sekadar pemanis. Apa pun masukan kalangan buruh, kata Said, bakal dijadikan stempel persetujuan oleh DPR. Said memastikan federasinya tak akan menghadiri rapat pembahasan tersebut.
DPR juga akan menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dua rancangan itu sebenarnya sudah selesai dibahas DPR periode 2014-2019. Namun pengesahan tak terjadi karena ribuan orang turun ke jalan menolak aturan tersebut.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
APPI tegaskan pesepak bola dilindungi Undang-Undang Ketenagakerjaan'Ketika kompetisi dihentikan karena ada force majeure dan kontrak dibatalkan, maka pemain berhak mendapatkan pesangon yang diatur dalam pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ujar kuasa hukum APPI Mohammad Agus Riza. APPI SepakBola
Read more »
Apresiasi Kecil, Juan Mata Undang Petugas Medis Nonton Langsung MU Usai Pandemi Virus Corona Covid-19Pandemi virus corona covid-19 membuat seluruh ajang olahraga terhenti, termasuk Liga Inggris. Kompetisi menjadi tertunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Read more »
Baleg DPR Janji tidak Kucing-kucinganNasDem mengusulkan klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari omnibus law investasi.
Read more »
Editorial: Manuver DPR di Saat Pandemi CoronaRencana Senayan membahas omnibus law mengundang kecurigaan. Proses legislasi harus dihentikan.
Read more »