Mahfud MD menyoroti draf revisi UU Penyiaran yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi. Dia menyebut draf itu sangat keblinger karena keliru.
Mahfud menegaskan sebuah media akan menjadi hebat jika memiliki jurnalis-jurnalis yang bisa melakukan investigasi. Karenanya, ia mengkritik pembahasan revisi terhadap UU Penyiaran itu yang berpotensi melarang produk jurnalistik investigasi.
Padahal, ia menuturkan, jika ingin politik hukum membaik harusnya ada semacam sinkronisasi dari UU Penyiaran. Artinya, kehadiran UU Penyiaran harus bisa saling mendukung dengan UU Pers, UU Pidana, bukan dipetik berdasar kepentingan saja.
Meski begitu, kata dia, tidak ada yang bisa dilakukan Menkopolhukam saat itu karena sudah jadi urusan DPR RI. Menurut Mahfud, Menko Polhukam, hanya bisa mengingatkan, tidak bisa mengambil keputusan karena keputusan ada di DPR RI. Elite Partai Gerindra menegaskan hingga saat ini presiden terpilih Prabowo Subianto belum membahas kabinet di internal Gerindra maupun dengan Koalisi Indonesia Maju.
Di tengah dominasi petahana Eri Cahyadi-Armuji. Poros baru menggaungkan nama politikus Gerindra yang juga musikus kesohor, Ahmad Dhani, dan Bayu Airlangga dari GolkarNegara-negara dengan jumlah pulau terbanyak bervariasi secara luas, dan penting untuk dicatat bahwa jumlahnya dapat bergantung pada definisi pulau. Berikut daftarnya
Dengan hanya mengklik di bawah anda akan mendapatkan saldo DANA gratis hari ini Rabu 15 Mei 2024. Saldo tersebut sebesar Rp600 ribu dan bisa diambil dengan hanya menyiapk
Jurnalis Jurnalisme Jurnalistik Penyiaran Dpr Hukum Mahfud Md Jakarta
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi UU Penyiaran Dinilai Mengancam Jurnalisme dan Kebebasan di Ruang DigitalSaat ini DPR RI sedang merancang revisi UU Penyiaran yang diusulkan pada 2 Oktober 2023 Berdasarkan draft tersebut perluasan definisi penyiaran
Read more »
Remotivi: Revisi UU Penyiaran ancam kreativitas di ruang digitalLembaga studi dan pemantauan media Remotivi menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, dapat mengancam kreativitas di ruang ...
Read more »
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Read more »
AJI Tolak Revisi UU Penyiaran: Mengancam Kebebasan PersAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-undang Penyiaran karena dinilai mengancam kebebasan pers.
Read more »
Revisi UU Penyiaran, Konten Digital Bakal Diawasi KPIUU Penyiaran dinilai akan meluaskan cakupan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hingga larangan berlebihan atas konten digital.
Read more »
IJTI Minta DPR Kaji Ulang Draf Revisi UU PenyiaranPemerintah bersama DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Read more »