UU Penyiaran dinilai akan meluaskan cakupan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hingga larangan berlebihan atas konten digital.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief dalam dalam konferensi pers di Sekretariat AJI Indonesia, Jakarta, Rabu . Yovantra menilai terdapat sejumlah poin utama pada revisi UU Penyiaran, salah satunya cakupan KPI.
Platform digital penyiaran dalam draf revisi UU ini adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pengguna layanan penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi. Sebagai contoh, Pasal 94 berbunyi"Ruang lingkup penyelenggaraan Platform Digital Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi layanan siaran suara atau layanan siaran suara-gambar".
Pasal 59 ayat mengatur bahwa KPI mengawasi pelaksanaan standar isi siaran di lembaga penyiaran dan/atau penyelenggara platform digital penyiaran. Adapun pada Pasal 60 tercantum deretan sanksi administratif oleh KPI jika ada pelanggaran atas SIS.
Konten Digital Uu Penyiaran Revisi Uu Penyiaran Aji
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPI Pusat: Komisi I DPR RI targetkan revisi UU Penyiaran selesai 2024Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyebut Komisi I DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) selesai ...
Read more »
KPI Pusat: Revisi UU Penyiaran perlu atur definisi media baruKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengatur definisi media baru, meliputi ...
Read more »
Penguatan KPI Perlu Diatur dalam Revisi UU PenyiaranUbaidillah mengatakan bahwa penguatan KPI perlu diatur dalam revisi UU Penyiaran, meliputi hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah (KPID). Hubungan antara KPI Pusat dengan KPID saat ini sebatas koordinasi sehingga diharapkan bersifat struktural agar koordinasi dan penganggarannya semakin baik.
Read more »
KPI Pusat: Pembatasan episode sinetron tergantung revisi UU PenyiaranKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa pembatasan jumlah episode sinetron tergantung pada hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ...
Read more »
KPI Pusat: Pengaturan konten isi siaran demi kepentingan publikKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa pengaturan konten isi siaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ...
Read more »
Hari Penyiaran Nasional Ke-91 untuk Meningkatkan Apresiasi dan Dukungan terhadap Dunia PenyiaranHari Penyiaran Nasional diperingati tiap 1 April, momentum untuk mengingat kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan bangsa Indonesia
Read more »