Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR RI.
Dia pun menyarankan jika UU itu harus direvisi, sebaiknya dilakukan oleh anggota DPR periode selanjutnya, bukan mereka yang di periode saat ini. Alasannya, dengan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, serta masih dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. “Pasal ini membingungkan. Mengapa ada larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi? Tersirat ini membatasi agar karya jurnalistik investigasi tidak boleh ditayangkan di penyiaran. Sebuah upaya pembungkaman pers sangat nyata,” ungkapnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Read more »
KPI Pusat: Komisi I DPR RI targetkan revisi UU Penyiaran selesai 2024Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyebut Komisi I DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) selesai ...
Read more »
Hari Penyiaran Nasional Ke-91 untuk Meningkatkan Apresiasi dan Dukungan terhadap Dunia PenyiaranHari Penyiaran Nasional diperingati tiap 1 April, momentum untuk mengingat kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan bangsa Indonesia
Read more »
KPI Pusat: Pengaturan konten isi siaran demi kepentingan publikKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa pengaturan konten isi siaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ...
Read more »
KPI Pusat: Revisi UU Penyiaran perlu atur definisi media baruKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengatur definisi media baru, meliputi ...
Read more »
APHA: Segera sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat jadi UUAsosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia mengimbau pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat ...
Read more »