Saat ini DPR RI sedang merancang revisi UU Penyiaran yang diusulkan pada 2 Oktober 2023 Berdasarkan draft tersebut perluasan definisi penyiaran
Anggota Rumah BUMN diberi pelatihan untuk memperluas akses pasar secara online dan didorong untuk melek digital sehingga lebih bisa mengikuti perkembangan.yang diusulkan pada 2 Oktober 2023. Berdasarkan draft tersebut, perluasan definisi penyiaran yang semula hanya pada media konvesnional, dialkukan dengan merambah ke digital.“Ada tiga konsekuensi. Karena masuk ke ranah digital, KPI akan ke ranah digital, dan ada beberapa larangan berlebihan atas konten digital.
“Lalu, apa saja yang dimaksud larangan penayangan suatu profesi atau tokoh yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru masyarakat? Dan bagaimana mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Dewan Pers?” Tandas dia. Selain itu, pasal 56 ayat 2 memuat aturan mengenai larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalis investigasi. “Ini sangat berbahaya kalau diloloskan. Dan apa yang dimaksud dengan pasal ini? Kalau diloloskan, berita-berita hanya sebatas berita seremonial dan sebagainya, tidak ada kritisi,” tegasnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hari Penyiaran Nasional Ke-91 untuk Meningkatkan Apresiasi dan Dukungan terhadap Dunia PenyiaranHari Penyiaran Nasional diperingati tiap 1 April, momentum untuk mengingat kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan bangsa Indonesia
Read more »
KPI Pusat: Komisi I DPR RI targetkan revisi UU Penyiaran selesai 2024Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyebut Komisi I DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) selesai ...
Read more »
KPI Pusat: Revisi UU Penyiaran perlu atur definisi media baruKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengatur definisi media baru, meliputi ...
Read more »
Penguatan KPI Perlu Diatur dalam Revisi UU PenyiaranUbaidillah mengatakan bahwa penguatan KPI perlu diatur dalam revisi UU Penyiaran, meliputi hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah (KPID). Hubungan antara KPI Pusat dengan KPID saat ini sebatas koordinasi sehingga diharapkan bersifat struktural agar koordinasi dan penganggarannya semakin baik.
Read more »
KPI Pusat: Pembatasan episode sinetron tergantung revisi UU PenyiaranKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan bahwa pembatasan jumlah episode sinetron tergantung pada hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ...
Read more »
Jaring aspirasi untuk kebut revisi UU Penyiaran selesai tahun iniMasa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 telah resmi ditutup oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, ditandai dengan pembacaan pidato penutupan dalam Rapat ...
Read more »