Soal Uji Materi UU Pemilu, Luqman Hakim Ingatkan Kewenangan MK UUPemilu
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Luqman Hakim mengingatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang akan memutus uji materi Pasal 168 Ayat UU Pemilu.Luqman lantas mengingatkan bahwa MK tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.
Baca Juga:"Sistem pemilu merupakan Open Legal Policy lembaga pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden," ucap politikus PKB itu melalui keterangan tertulis, Sabtu . Selain itu, katanya, MK tidak berwenang membuat norma UU, karena lembaga tinggi utu tidak mendapat mandat Konstitusi untuk menjadi lembaga pembentuk UU.
Kemudian, dia menyebut MK juga tidak berwenang mengabulkan permohonan yang berdampak terbentuknya norma baru sebuah UU."Itu di luar wewenang MK," ucapnya.Sementara itu, kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD, bukan membentuk UU.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Putusan MK Soal Sistem Proporsional Tertutup, Luqman Hakim PKB: Di Luar KewenangannyaKalau pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pemilu sistem proporsional tertutup, politikus PKB itu menyampaikan tak perlu diikuti.
Read more »
PKB: Putusan MK Proposional Tertutup Patut DiabaikanANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.
Read more »
Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem PemiluEks hakim MK mengkritik mayoritas fraksi DPR RI yang mengeluarkan ancaman kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan terkait pasal pemilu.
Read more »
Tuding Hakim MK Sudah Dikondisikan untuk Sengketa Pemilu, Demokrat Kubu Moeldoko: Tangkap Denny Indrayana dan SBY!Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengahapus cuitnya soal mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Hal tersebut mendapat sorotan dari Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Read more »
Soal Putusan MK Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK, Jimly: Lebih Setuju dengan Hakim yang Beda PendapatMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique mengaku tidak setuju dengan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
Read more »