Putusan MK Soal Sistem Proporsional Tertutup, Luqman Hakim PKB: Di Luar Kewenangannya TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan sistem pemilu 2024 dilakukan secara proporsional tertutup. Bocoran itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Hal itu pun menggiring banyak opini yang menyasar kepada lembaga peradilan konstitusional tersebut, salah satunya anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim.
Dengan begitu, kata Luqman, seharusnya MK tidak mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu yang ingin mengubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Kalau pun diterima, putusan MK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan karenanya wajib diabaikan. 'Karena putusan dibuat di luar kewenangan yang dimiliki, maka DPR, Presiden, KPU, Bawaslu, DKPP, dan semuah pihak tidak boleh mengikuti putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,' kata Luqman.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Kebocoran Putusan MK soal Putusan Sistem Pemilu 2024Kepala Divisi Humas memastikan tengah melakukan pendalaman terkait dengan dugaan adanya kebocoran putusan MK soal sistem pemilu 2024.
Read more »
Arsul Sani Harap Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Sistem Pemilu Disertai Arahan Nilai KonstitusionalArsul Sani berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjelaskan alasan konstitusional mereka dalam putusan soal sistem pemilu.
Read more »
Gaduh Bocornya Putusan MK soal Sistem Pemilu, Jimly Asshiddique: Ilusi, Saya Cek, Belum DiputusJimly mengaku telah menghubungi pihak dari MK, dan didapatkan informasi bahwa belum ada putusan MK. Bahkan, para hakim MK pun belum menggelar rapat permusyawara
Read more »
Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Dugaan Kebocoran Putusan MK soal Sistem Pemilu 2024Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait polemik dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024, yang dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Read more »
Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Pembocoran Putusan MK Soal Sistem PemiluPakar hukum tata negara Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim dengan dugaan pembocoran putusan MK.
Read more »
Bareskrim Dalami Laporan terhadap Denny Indrayana soal 'Bocoran' Putusan Sistem Pemilu di MKKepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengatakan Tim Penyidik Bareskrim Polri sedang mempelajari laporan masyarakat terhadap mantan Wamenkumham Denny Indrayana.
Read more »