Eks hakim MK mengkritik mayoritas fraksi DPR RI yang mengeluarkan ancaman kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan terkait pasal pemilu.
- Eks hakim konstitusi dua periode, I Dewa Gede Palguna mengkritik mayoritas fraksi DPR RI yang mengeluarkan ancaman kepada Mahkamah Konstitusi jelang putusan terkait pasal pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka.
Kewenangan DPR yang dimaksud adalah terkait penganggaran atau budgeting terhadap institusi atau lembaga negara yang menjadi mitranya. MK enggan menanggapi isu ancaman dari Senayan itu menjelang putusan atas perkara nomor 114/PUU-XX/2022 atau gugatan terkait pemilu legislatif sistem proporsional daftar calon terbuka.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polemik Proporsional Tertutup, Habiburokhman Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan DPRAnggota DPR Habiburokhman berharaop Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Read more »
Sikap PAN Tegas Tolak Pemilu Tertutup, Ajak Mahkamah Konstitusi Koreksi DiriAnggota DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto berharap Mahkamah Konstitusi dapat bersikap negarawan terkait putusan tersebut.
Read more »
Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Apa Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)?Putusan MK disebut bakal menyetujui gugatan uji materi mengenai sistem proporsional tertutup. Apa saja wewenang MK?
Read more »
Arsul Sani Harap Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Sistem Pemilu Disertai Arahan Nilai KonstitusionalArsul Sani berharap Mahkamah Konstitusi bisa menjelaskan alasan konstitusional mereka dalam putusan soal sistem pemilu.
Read more »
Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutupasyarakat tengah dihebohkan dengan informasi mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengubah sistem pemilihan umum (pemilu).
Read more »
Putusan MK Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Janggal, Novel: Biasanya Ada Potensi Korupsi - Jawa PosNovel Baswedan merasa janggal dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK.
Read more »