Singgung Pasal Karet UU ITE, Anies Bicara Pentingnya Kritik sebagai Hak Warga Negara

Malaysia News News

Singgung Pasal Karet UU ITE, Anies Bicara Pentingnya Kritik sebagai Hak Warga Negara
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 83%

Anies Baswedan menyoroti pasal karet Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menurutnya membelenggu sikap kritis warga negara yang disampaikan lewat kritik.

Liputan6.com, Jakarta Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyinggung pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurutnya membelenggu sikap kritis warga negara yang disampaikan lewat kritik.

"Saya pernah berada di pemerintahan. Pemerintahan itu jadi alamatnya kritik," kata Anies dalam acara"Titip Harapan Milenial Menyampaikan, Anies Baswedan Mengerjakan" di Restaurant Al Jazeerah Polonia, Jakarta Timur, Sabtu . Anies menuturkan, selama menjabat di DKI Jakarta pun dia tak pernah menuntut warga yang melayangkan kritik kepadanya. Padahal, kata Anies kala itu kritik yang datang kepadanya cukup banyak.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alasan Harus Ada Upacara Penurunan Bendera, Ternyata Diatur Undang-UndangAlasan Harus Ada Upacara Penurunan Bendera, Ternyata Diatur Undang-UndangUpacara Penurunan Bendera ternyata penting untuk dilakukan hingga diatur dalam perundang-undangan.
Read more »

Anies soal Kritik ke Pejabat Diganjar UU ITE: Harus Revisi, MerepotkanAnies soal Kritik ke Pejabat Diganjar UU ITE: Harus Revisi, MerepotkanCalon presiden dari KPP Anies Baswedan menilai 'pasal-pasal karet' Undang-undang ITE yang bisa membungkam kritikan warga ke pejabat sudah seharusnya direvisi.
Read more »

Kilas Balik Sidang PPKI 18 Agustus 1945Kilas Balik Sidang PPKI 18 Agustus 1945PPKI mengesahkan pembukaan, batang tubuh, serta aturan peralihan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945.
Read more »

Kenapa Perlu Ada Wacana Amendemen UUD 1945 dan Kembalikan MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara?Kenapa Perlu Ada Wacana Amendemen UUD 1945 dan Kembalikan MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara?Ketua MPR RI mewacakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Read more »

Respons Soal Gibran Tunggu Tawaran Cawapres Anies, NasDem: Tak Penuhi Syarat!Respons Soal Gibran Tunggu Tawaran Cawapres Anies, NasDem: Tak Penuhi Syarat!Ahmad Ali menegaskan pertimbangan Anies untuk menentukan calon wakil presiden masih merujuk pada undang-undang yang saat ini masih berlaku sampai putusan MK.
Read more »

UU ITE, antara Menjaga Ruang Digital dan Alat PembungkamanUU ITE, antara Menjaga Ruang Digital dan Alat PembungkamanImplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bergeser dari menjaga ruang digital menjadi alat saling lapor hingga berujung pidana.
Read more »



Render Time: 2025-03-01 17:20:29