Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bergeser dari menjaga ruang digital menjadi alat saling lapor hingga berujung pidana.
JAKARTA, KOMPAS — Sebagian masyarakat mengaku lebih berhati-hati ketika berada di ruang maya karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehati-hatian ini terkait dengan potensi terjadinya saling tuding atau saling lapor yang berujung pada hukuman pidana, seperti beragam kasus yang sudah terjadi.
Southeast Asia Freedom of Expression Network mencatat ada 375 kasus yang menjerat warganet terkait dengan UU ITE sejak 2008 hingga awal 2021. SAFEnet dalam laporannya menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak terjerat pasal-pasal karet pada undang-undang tersebut.Zerlinda Sanam , mahasiswi pascasarjana di Yogyakarta, rutin mengikuti perkembangan informasi melalui media sosial Twitter karena kecepatan arus informasi dan jumlahnya yang banyak dan beragam.
”Sudah banyak orang terjerat UU ITE karena unggahannya. Saya tidak ingin bermasalah dengan hukum. Jadi lebih baik pertimbangkan matang-matang sebelum berbagi,” ucap Petrus. Ia tengah mengajukan kasasi atas kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Tahun 2019, dia dilaporkan oleh pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala karena mengunggah kritik di grup Whatsapp terkait dengan perekrutan pegawai negeri sipil di fakultas tersebut.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menjaga Bahasa, Menjaga Bangsa IndonesiaBahasa berperan penting membangun rasa kebangsaan karena tiap bangsa membutuhkan bahasa standar untuk berkomunikasi. Kini muncul tantangan kesetaraan dalam bahasa Indonesia.
Read more »
Alasan Harus Ada Upacara Penurunan Bendera, Ternyata Diatur Undang-UndangUpacara Penurunan Bendera ternyata penting untuk dilakukan hingga diatur dalam perundang-undangan.
Read more »
Kilas Balik Sidang PPKI 18 Agustus 1945PPKI mengesahkan pembukaan, batang tubuh, serta aturan peralihan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945.
Read more »
Kenapa Perlu Ada Wacana Amendemen UUD 1945 dan Kembalikan MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara?Ketua MPR RI mewacakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Read more »
Agustus Banyak Diskon, Ganjar Undang Warga Belanja Ke JatengGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang masyarakat maupun wisatawan datang dan berbelanja ke Jawa Tengah.
Read more »
Merayakan HUT RI, SIP Law Firm Minta Lawyer Menjaga Jati Diri Bangsa IndonesiaMerayakan HUT Ke-78 RI, founder SIP Law Firm minta para lawyer menjaga jati diri bangsa Indonesia.
Read more »