Komisi II DPR membentuk Panja Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Panja dibentuk setelah pemerintah memberikan alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang mewakili pemerintah menggelar rapat kerja. Mereka membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN.
BACA JUGA: Infografis Geger Penangkapan Karyawan BUMN Terduga Teroris di Bekasi BACA JUGA: Infografis Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 BACA JUGA: Infografis Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Sistem Zonasi Baca Juga Selanjutnya, menurut Ahmad, fraksi-fraksi DPR akan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM. Penyerahan DIM kepada Sekretariat Komisi II DPR paling lambat pada 30 Agustus 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
9 Poin Revisi Undang-undang IKN, Berikut DaftarnyaSejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, ditemukan isu dan tantangan baru yg dihadapi oleh Otorita IKN (OIKN) dalam pelaksanaan 4P.
Read more »
Komisi II dan Pemerintah setujui pembentukan Panja revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ...
Read more »
DPR dan Pemerintah Setujui Pembentukan Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja terkait revisi UU IKN. Revisi UU IKN merupakan hal yang krusial guna mengakomodasi sejumlah isu.
Read more »
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Read more »