Komisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ...
"Dengan sudah dijelaskan dan diserahkannya rancangan undang-undang ini secara simbolik maka dengan ini juga kita bisa segera langsung membentuk panja," ujar Doli.
Doli lantas menginstruksikan kepada para ketua kelompok fraksi agar dapat menyerahkan nama-nama anggota Panja terkait revisi UU IKN paling lambat pada 22 Agustus 2023, serta menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada Sekretariat Komisi II DPR RI paling lambat pada 30 Agustus 2023.
Selain Suharso, rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
”Omnibus Law” Undang-undang Masyarakat Hukum Adat”Omnibus Law” UU Masyarakat Hukum Adat (MHA) diperlukan untuk merangkul dan memajukan MHA. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek partisipasi, transparansi, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Read more »
Jaksa Serang Pengacara Haris Azhar Sebut Tidak Baca Undang-UndangDebat panas terjadi antara jaksa dan pengacara Haris Azhar di persidangan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Read more »
Mendag Sindir UU Anti Deforestasi Eropa, Jegal Ekspor Kopi Tapi Impor Batu BaraMendag Zulkifli Hasan menyinggung Uni Eropa yang menerapkan Undang-undang anti deforestasi (EUDR).
Read more »
DPR Panggil Menteri PPN hingga ATR Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR RI menggelar raker dengan pemerintah dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Read more »
Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR!Pemerintah dan Komisi II DPR mulai membahas revisi Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Read more »
Serangan Terhadap Kitab Suci AL Quran Terus Berulan, Pemerintah Swedia Akan Tinjau Ulang UU Ketertiban UmumMaraknya serangan berulang terhadap Kitab Suci Al Quran, membuat Pemerintah Swedia akan meninjau ulang Undang-Undang Ketertiban Umum.
Read more »