Komisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja terkait revisi UU IKN. Revisi UU IKN merupakan hal yang krusial guna mengakomodasi sejumlah isu.
"Apakah kita bisa menyetujui dan mengesahkan pembentukan Panja ini?" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat kerja bersama Pemerintah, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.
Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara NusantaraPersetujuan pembentukan Panja terkait revisi UU IKN tersebut diambil setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah memberikan penjelasan terkait revisi UU IKN, kemudian menyerahkan draf revisi UU IKN kepada Komisi II DPR.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Panggil Menteri PPN hingga ATR Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR RI menggelar raker dengan pemerintah dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Read more »
Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR!Pemerintah dan Komisi II DPR mulai membahas revisi Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Read more »
Komisi II dan Pemerintah setujui pembentukan Panja revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ...
Read more »
Pemerintah mulai bahas revisi UU IKN guna jawab tantangan baruPemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) yang baru sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN untuk menjawab ...
Read more »
9 Poin Usulan Revisi UU IKN: Wewenang sampai Pemilihan Pejabat OtoritaMenteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan sembilan pokok perubahan dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Read more »