Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanggulangan Covid-19 dinilai terlalu memberi keleluasaan dan imunitas kepada sejumlah pihak. Viruscorona
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Dradjad Hari Wibowo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 memang diperlukan dalam menghadapi wabah virus corona. Namun dia menyayangkan lemahnya fungsi kontrol yang disiapkan pemerintah di perppu tersebut.
Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu juga menyoroti Pasal 11 Perppu Corona yang memberi kewenangan kepada pemerintah dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional. Kewenangan itu adalah melakukan bail out melalui Penyertaan Modal Negara , penempatan dana atau investasi pemerintah dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh pemerintah.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Usulkan Dua Hal Mendesak dalam Perppu PilkadaKPU Usulkan Dua Hal Mendesak dalam Perppu Pilkada. Pertama, ujar Arief, soal kewenangan penundaan dan melanjutkan kembali tahapan. Kedua, terkait waktu pilkada lanjutan.
Read more »
Penundaan Pilkada, Istana Tunggu Draf Perppu dari KPUKomisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyarankan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera membentuk tim guna membuat draf Perppu Pilkada.
Read more »
Info dari Bang Saleh: PAN Belum Sreg dengan Satu Pasal di Perppu Corona, Ini SebabnyaWakil Ketua Fraksi PAN Saleh P Daulay menyatakan, pihaknya bisa memaklumi keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu 1 Tahun 2000 di tengah kondisi sulit akibat pandemi virus corona. Perppucorona
Read more »
MAKI Gugat Perppu Jokowi Soal Corona ke MKMasyarakat Anti Korupsi Indonesia menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Covid-19 memiliki pasal yang mesti diuji secara hukum dengan terbuka.
Read more »
Perppu Corona, Didik Demokrat Ingatkan Rezim Jokowi Jangan Melanggar KonstitusiAnggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan rezim Jokowi jangan melanggar konstitusi dalam mengeksekusi Perppu Corona. Perppucorona
Read more »
MAKI Gugat Pasal 27 Perppu CoronaMAKI telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020. Perppucorona
Read more »