Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan rezim Jokowi jangan melanggar konstitusi dalam mengeksekusi Perppu Corona. Perppucorona
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan rezim Jokowi jangan melanggar konstitusi dalam mengeksekusi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.
"Hati-hati bila pemerintah melakukan perubahan dalam APBN baik postur, alokasi dan perpindahannya, serta ketentuan lain yang sudah dibahas bersama dengan DPR dan dituangkan dalam UU APBN. Tanpa keterlibatan atau dibahas bersama DPR bisa berpotensi melanggar Konstitusi," kata Didik kepada jpnn.com, Kamis .
Penerbitan Perppu 1/2020 menurut Didik, tidak boleh menghilangkan akuntabilitas dan tanggung jawab kepada siapa pun termasuk pejabat negara yang tidak proper atau melakukan kesalahan/melampaui kewenangannya. Didik menegaskan, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance yang tinggi. Maka, aturan yang terukur harus dipatuhi dan dijalankan secara konsisten oleh pemerintah.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PKS Minta Pasal 27 Perppu Penanganan Corona Dihapus, Ini AlasannyaPasal 27 itu dinilai memberikan kekebalan hukum bagi pejabat pengambil kebijakan keuangan dalam situasi darurat Corona.
Read more »
Sebagai Mantan Presiden, Saran SBY Soal Perppu Perlu Didengar untuk Hadapi CoronaAnggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay ikut mencermati apa yang disampaikan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono...
Read more »
MAKI Gugat Perppu Corona ke MK, Dinilai Perbolehkan Korupsi Saat KrisisMenurut Boyamin, pada zaman pemerintahan Presiden SBY di tahun 2008, pernah ada Perppu yang sejenis tapi ditolak oleh DPR.
Read more »
MAKI Gugat Pasal 27 Perppu CoronaMAKI telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020. Perppucorona
Read more »
Politikus Demokrat: Pembahasan RKUHP Tunggu Corona Tuntas |Republika OnlinePembahasan RUU tak sederhana harus melibatkan banyak pihak.
Read more »
Darurat Corona, Demokrat Minta Pembahasan RKUHP dan RUU PAS DitundaWakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto meminta pembahasan RUU KUHP dan PAS ditunda sampai wabah Corona...
Read more »