Pemerintah telah menggelar karpet merah bagi para warga negara asing (WNA) yang mau membeli hunian di Indonesia.
yang mau membeli hunian di Indonesia lewat Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja alias Omnibus Law. Sejumlah regulasi pendukung diterbitkan demi mendorong kemudahan implementasi dari regulasi ini.
Adapun salah satunya ialah Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing yang mulai berlaku pada September 2022 lalu. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, ada sejumlah perubahan yang terjadi antara peraturan lama dan baru ini. Salah satunya ialah penyederhanaan syarat pembelian."Kalau dulu harus punya Kitas dan Kitap , sekarang itu orang beli tanah dulu nanti kita berikan, nanti kita sertifikatkan.
"Kemudian, untuk satuan rumah susun, apartemen, kalau dulu harus di bawah hak pakai, sekarang boleh di atas HGB . Jadi rumah susunnya boleh di atas HGB," ujarnya. Di sisi lain, pihaknya saat ini tengah memproses aturan lebih lanjut soal pembelian unit apartemen ini. Berkaca pada negara Thailand, di sana terdapat persentase pembatasan bagi WNA yang mau membeli unit apartemen. Sehingga, apartemen tersebut tidak dikuasai asing.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Di ADP Meeting, Kementan Gaungkan Kelapa Sawit Indonesia Sudah Ber-ISPOIndonesia mengajak seluruh stakeholders yang hadir mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perkebunan rakyat yang berkelanjutan.
Read more »
Wakil Ketua MPR: Pilihan boleh beda tapi tidak boleh ada perpecahanWakil Ketua MPR Yandri Susanto mengajak para kepala desa dan pengurus RT/RW untuk menjaga persatuan dan kekompakan warga di tengah perbedaan pilihan politik ...
Read more »
Pemerintah Tak Boleh Baper Soal Laporan Jalan RusakRADARSEMARANG.ID - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak terbawa perasaan (baper), ketika ada warga yang melaporkan kerusakan infrastruktur di wilayahnya. Justru hal itu harus ditanggapi dengan bijak. 'Tidak perlu marah. Tugas pemerintah itu menj
Read more »
Piala Sudirman 2023: Tim Bulu Tangkis Indonesia Tidak Boleh Belas Kasihan Lawan KanadaTim bulu tangkis Indonesia akan menghadapi Kanada pada laga pembuka Grup B Piala Sudirman 2023 di Indoor Arena, Kompleks Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou, China, Senin (15/5/2023) pukul 10:00 waktu setempat atau 09:00 WIB.
Read more »
Pemerintah Akan Perbanyak SPBU Nelayan di IndonesiaPemerintah berupaya menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai desa nelayan di Indonesia. - Halaman 1
Read more »
Pemerintah akan Perbanyak SPBU Nelayan di IndonesiaPemerintah berupaya menghadirkan lebih banyak SPBUN di berbagai desa nelayan di Indonesia
Read more »