RADARSEMARANG.ID - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak terbawa perasaan (baper), ketika ada warga yang melaporkan kerusakan infrastruktur di wilayahnya. Justru hal itu harus ditanggapi dengan bijak. 'Tidak perlu marah. Tugas pemerintah itu menj
“Tugas kita kemudian ngomong dan mengomunikasikan,” tandasnya.
Menurutnya, tidak bijaksana jika nantinya terjadi kebuntuan komunikasi, sehingga rakyat tidak bisa melapor kepada kepala desa atau instansi berwenang.Ia juga mengingatkan, jika rakyat melapor adanya jalan rusak, maka para pemangku kepentingan tidak perlu marah. Justru harus menanggapi dengan bijaksana dan langsung ditindaklanjuti.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua MPR: Pilihan boleh beda tapi tidak boleh ada perpecahanWakil Ketua MPR Yandri Susanto mengajak para kepala desa dan pengurus RT/RW untuk menjaga persatuan dan kekompakan warga di tengah perbedaan pilihan politik ...
Read more »
Pesawat Tak Boleh Terbang di Atas Kakbah, Mitos atau Fakta Sih?Pesawat dilarang terbang melintas di atas Kakbah, Mekkah. Konon penyebabnya adalah karena di sekitar wilayah tersebut terdapat medan magnet. Benarkah?
Read more »
Jelang Arsenal Vs Brighton, Arteta Peringatkan Pemainnya tak Boleh Kehilangan Poin |Republika OnlineArsenal duduk di posisi kedua klasemen dengan tertinggal satu poin dari City.
Read more »
Ganggu Pengendara Lain, Ini Alasan Kita Tak Boleh Pakai Lampu Strobo Sembarangan - Jawa PosKarena sifatnya yang tidak wajib atau sekedar hiasan (aksesori), lampu strobo mobil tidak dipasang pada mobil pribadi.
Read more »
Pemerintah Pede Tak Ada Proyek Strategis yang Mangkrak di 2024Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pastikan tidak ada proyek strategis nasional (PSN) mangkrak di tahun 2024.
Read more »
Jokowi Sebut Pemerintah Sering Kedodoran Akibat Data Pertanian Tak AkuratPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, sensus pertanian dilakukan per lima tahun sekali agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat.
Read more »