Mahasiswa di Palembang menggelar demo RUU Pilkada, tepat di halaman kantor DPRD Sumsel, Kamis (22/8/2024).
Mahasiswa di Kota Sumatera Selatan turut serta menggelar aksi demonstrasi untuk menolak rapat paripurna pengesahan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR RI.
Para pendemo menyuarakan aspirasinya menolak RUU Pilkada, yang harusnya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam UU Pilkada. Terutama terkait batasan usia calon kepala daerah di Pilkada 2024. Lalu, beberapa orang mahasiswa memakai topeng bergambar tokoh politik Indonesia, mulai dari Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra hingga Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Tak Ada KericuhanSusanto Azis berkata, keputusan MK merupakan keputusan final, yang suka tidak suka harus dilaksanakan. Dia juga menyambut baik aspirasi mahasiswa untuk menyampaikan keberatannya, tentang langkah Baleg DPR RI yang ingin mengesahkan RUU Pilkada.
Sumsel Demo RUU Pilkada Aksi Damai Mahasiswa Palembang DPRD Sumsel Tolak Ruu Pilkada
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tolak RUU Pilkada, Ribuan Mahasiswa Palembang Akan Gelar Aksi di DPRD SumselRibuan massa yang tergabung dalam BEM Sumsel akan mengelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes keputusan MK.
Read more »
Pengamat Prediksi Terjadi Kapitalisasi Pilkada di Sejumlah Daerah SumselKapitalisasi Pilkada berpotensi terjadi di Pilkada Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas dan beberapa daerah lain.
Read more »
Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU PilkadaBerita Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU Pilkada terbaru hari ini 2024-08-21 11:59:29 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Baleg DPR tepis RUU Pilkada untuk jegal parpol tertentu pada pilkadaWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui dalam ...
Read more »
Aktivis dan Akademis Ancam Boikot Pilkada Jika DPR Nekat Sahkan RUU PilkadaPara akademis dan aktivis mengancam akan memboikot Pilkada 2024, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nekat mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada.
Read more »
DPR Ikut Putusan MK Jika RUU Pilkada Tak Disahkan hingga Pendaftaran PilkadaJika sampai masa pendaftaran paslon pilkada pada tanggal 27-29 Agustus 2024, RUU Pilkada tak kunjung disahkan, maka akan mengikuti putusan MK.
Read more »