Berita Tolak Eksepsi Soal Kewenangan MK Tangani PHPU Pilpres, Hakim: Mahkamah Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon terbaru hari ini 2024-04-22 11:05:50 dari sumber yang terpercaya
Tolak Eksepsi Soal Kewenangan MK Tangani PHPU Pilpres, Hakim: Mahkamah Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon
Pada Grand Prix China kemarin, pembalap McLaren Lando Norris mengaku tidak menyangka bisa menjadi pesaing terdekat dua pembalap Red Bull Max Verstappen dan Sergio Perez. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan Bank Indonesia akan tetap mempertahankan BI-Rate di level 6,00 persen pada Rapat Dewan Gubernur pekan ini.
Gol Witan Sulaeman yang membuat Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Yordania U-23 pada laga ketiga Grup A Piala Asia U-23 2024 menjadi perbincangan dunia.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK tolak eksepsi soal kewenangan MK tangani perkara PHPU PilpresMajelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa lembaga peradilan tersebut tidak ...
Read more »
Ganjar Tolak Gabung Pemerintahan Prabowo, Bambang Pacul PDIP: Itu Kewenangan Ketum PartaiBerita Ganjar Tolak Gabung Pemerintahan Prabowo, Bambang Pacul PDIP: Itu Kewenangan Ketum Partai terbaru hari ini 2024-03-28 15:49:05 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang, Menteri ESDM Singgung soal KewenanganMenteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut 2.051 IUP dari target sebanyak 2.078 IUP. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 585 pencabutan IUP pun akhirnya dibatalkan.
Read more »
Pakar Sentil Gugatan 01 dan 03 soal Bansos: Kewenangan MK Menghitung Selisih SuaraTuduhan penyalahgunaan bansos di Pilpres 2024 oleh tim hukum Paslon 01 dan Paslon 03 dinilai tidak tepat karena tugas MK menghitung selisih suara.
Read more »
Gugatan 01 dan 03 Soal Bansos, Pakar Tegaskan Kewenangan MK itu Menghitung Selisih Suara“Bansos itu kan sesuai dengan aturan sesuai dengan mekanisme dan juga tidak menyalahi APBN yang disepakati oleh DPR," ujar Abdul.
Read more »
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Gugatan 01 dan 03 Soal Bansos: Kewenangan MK Menghitung Selisih SuaraPakar Hukum Tata Negara Abdul Chair Ramadhan mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah sudah sesuai mekanisme.
Read more »