Penyebutan Irjen Pol Boy Rafli Amar oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sebagai BNPT, menurut Teri DPR, adalah keputusan yang tepat, melembaga, dan tidak ada yang salah apalagi dipolemikkan. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyatakan tidak ada yang salah dengan penyebutan nama Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Politikus PDI Perjuangan yang karib disapa Teri itu menegaskan persoalan ini tidak perlu dipolemikkan.
“Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai kepala BNPT oleh TR Kapolri adalah sebuah malaadministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi. Untuk itu TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT itu harus segera dicabut dan dibatalkan," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Sabtu .
"Saya juga meminta publik untuk mampu membedakan antara TR Kapolri dengan keppres pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNPT yang ditandatangani oleh presiden. Jangan dicampuradukkan," ungkap Teri. Jadi, Teri menegaskan tidak perlu khawatir, apalagi untuk pos bintang tiga Polri dari setelah selesai di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi , maka hasilnya disampaikan kepada presiden dulu sebelum dibuatkan TR-nya.
"Karena mutasi itu memang kewenangan Kapolri karena baik Pak Boy Rafli maupun Pak Suhardi Alius adalah anggota Polri, sehingga mutasi dan pensiunnya diatur dengan TR Kapolri," jelas Teri.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Defisit Stok, DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Pangan NasionalMarwan Jafar, meminta pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional untuk mencegah meluasnya dampak defisit pasokan kebutuhan pokok.
Read more »
Anggota DPR Dorong Penguatan Stabilitas Nilai Tukar RupiahAnggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta agar momentum penguatan kurs rupiah terus dijaga hingga bergerak ke arah fundamentalnya.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Putus Sekolah |Republika OnlineHampir 60 persen sekolah swasta kesulitan biaya operasional akibat Covid-19
Read more »
DPR Janji akan Proses Cepat Perppu PilkadaDPR Janji akan Proses Cepat Perppu Pilkada. Berdasarkan aturan perundangan, DPR mempunyai waktu 90 hari dalam menentukan sikap atas Perppu yang dibuat pemerintah.
Read more »
DPR Usul BI Cetak Uang Rp 600 T, Mbok Ya Ingat Kisah Buruk ZimbabweSalah satu berita terpopuler detikFinance pekan ini adalah usulan DPR ke BI untuk cetak uang Rp 600 triliun, dan kaitannya dengan kisah buru CetakUang via detikfinance
Read more »
DPR: Pemerintah Harus Tunda Kedatangan TKAKomisi IX DPR RI meminta pemerintah menunda kedatangan TKA dan memprioritaskan tenaga lokal saat pandemi.
Read more »