Komisi IX DPR RI meminta pemerintah menunda kedatangan TKA dan memprioritaskan tenaga lokal saat pandemi.
KOMISI IX DPR RI menekankan rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing dari Tiongkok seharusnya ditunda. Mereka yang sudah sampai di Sulawesi Tenggara selayaknya dikarantina dan dipulangkan kembali, demi alasan kesehatan dan keamanan.
"Informasi yang saya terima, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebijakan ini seharusnya bisa ditangguhkan. Mengingat situasi dan kondisi di tengah pandemi covid-19," ujar Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen, dalam keterangan resmi, Sabtu .
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait, lanjut dia, harus menyelediki perihal kedatangan WNA secara komprehensif."Apakah ada unsur kesengajaan, atau ada mekanisme yang lain. Sehingga WNA dari Tiongkok bisa masuk. Tepatnya ketika pemerintah menerapkan penutupan bandara dan perbatasan demi pencegahan covid-19. Jika ada kesengajaan, sudah seharusnya diproses secara hukum," pungkas Haroen.
Dia juga berpendapat pemerintah perlu mengatur ulang kebijakan tenaga pekerja domestik dan asing di tengah pandemi dan pascapandemi. Akibat pandemi, terdapat jutaan warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan akses keuangan. "Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada, justru dinikmati warga asing. Kita perlu prioritaskan pekerja dan rakyat Indonesia. Harus ada negosiasi ulang terkait kontrak dan kesepakatan kerja dengan pihak asing, yang sebelumnya sudah ada kerja sama," tutupnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Alasan Anggota DPR Tak Terima Pemerintah Izinkan 500 TKA Tiongkok Masuk ke SultraAnggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar pemerintah tak memberikan izin kerja bagi warga negara Tiongkok yang masuk ke Sultra.
Read more »
DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN 2020Pemerintah harus lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah corona.
Read more »
Terima TKA China dI Tengah Pandemi, Komisi X DPR: Bukti Pemerintah Inferior dengan InvestorPemerintah Indonesia terkadang terlihat kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan investor China.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Barengi Larangan Mudik dengan Bantuan Tunai ke Korban PHKPemerintah dinilai perlu memperhatikan keseimbangan aturan larangan mudik ke masyarakat, khususnya bagi pekerja yang di PHK imbas pandemi Corona.
Read more »
Kualitas Investasi Rendah, DPR: Sebenarnya Hendak Dibenahi Lewat RUU Cipta KerjaRUU Ciptaker perbaiki kualitas investasi Indonesia.
Read more »
Anggota DPR: Kartu Pra Kerja dirancang bukan untuk pandemi'Kartu Pra Kerja itu didesain pada situasi masih normal dengan konsep adanya pelatihan karena untuk diterima kerja. Sekarang ini informasi dari BPS, tidak ada pembukaan lapangan kerja baru,' kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. kartuprakerja
Read more »