Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan tunjangan uang pulsa bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) per bulan pada 2024.
Pada PMK pasal 2 tertulis bahwa standar biaya masukan tahun anggaran 2023 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.
Adapun pada lampiran tertulis bahwa biaya paket data dan komunikasi untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau setara per orang/bulan sebesar Rp 400.000. Sedangkan untuk pejabat setingkat eselon II atau yang setara ke bawah orang senilai Rp 200.000 per orang/bulan.Dijelaskan, pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media online.
Pada PMK itu tertulis bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 3 Mei 2023. Serta PMK ini telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 28 April 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Patok Uang Pulsa PNS di 2024, Tertinggi Rp400.000Tunjangan pulsa PNS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan TA 2022.
Read more »
Sudah Diteken Sri Mulyani, Segini Uang Perdin PNS di 2024Uang harian perjalanan dinas di dalam negeri ditetapkan berdasarkan provinsi. Berikut besarannya.
Read more »
RUU ASN: Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda Sampai 2024Penghapusan tenaga honorer akan ditunda sampai Desember 2024.
Read more »
RUU ASN Bakal Tunda Penghapusan Tenaga Honorer hingga Desember 2024RUU ASN akan memberi kepastian soal nasib tenaga honorer di pemerintahan, yang akan digantikan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
Read more »
Segini Jatah Uang Makan Menteri hingga PNS Buat Sekali RapatJatah uang makan menteri hingga staf ASN ini diatur dalam Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Read more »
Sri Mulyani Atur Duit Pulsa PNS Tahun Depan, Terbesar Rp 400.000Pemerintah mengatur uang pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan.
Read more »