RANCANGAN Undang-Undang Penyiaran dinilai mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad Heychael
Diperlukan keberanian kepala daerah untuk membangun ruang-ruang terbuka hijau baru agar risiko bencana ekologis seperti banjir dan polusi udara tidak terus terjadi.“Semestinya dibuat beda aturannya. Logika digital dan penyiaran berbeda. Dalam penyiaran ada aspek Keserempakan, di mana publik agensinya tidak besar, sementara dalam konteks digital berlaku sebaliknya,” kata Heychael saat dihubungi, Selasa .
“Alasan ini bagi saya justru bertentangan dengan prinsip jurnalistik itu sendiri. Kita semua tahu, pers lahir seiring dengan lahirnya republik. asumsinya kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus diawasi,” tegas dia.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Penyiaran Dikritik, DPR Sebut Jadi Masukan untuk MenyempurnakanDraf Rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media
Read more »
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU PenyiaranDraf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru menuai polemik lantaran dinilai berbagai pihak memberangus kebebasan pers.
Read more »
Daftar Pasal Kontroversi di RUU Penyiaran, Dinilai Ancam Kebebasan PersIkatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam draf Revisi Undang-Undang Penyiaran sedang digodok Pemerintah bersama DPR RI.
Read more »
RUU Penyiaran Dinilai Ancam Kebebasan PersDraf RUU Penyiaran mendapat sorotan tajam karena sejumlah pasalnya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Read more »
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Read more »
AJI Tolak Revisi UU Penyiaran: Mengancam Kebebasan PersAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-undang Penyiaran karena dinilai mengancam kebebasan pers.
Read more »