Beberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan. Polhuk AdadiKompas
akan dicatat untuk dipertimbangkan. ”Nanti kami agendakan, kan, sudah ada di Prolegnas, ya, di Prolegnas jangka panjang. Nanti kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas,” katanya, beberapa waktu lalu.
Menurut Tangguh, UU Peradilan Militer memang sudah sepantasnya direvisi. Aturan itu masih bernuansa Orde Baru sehingga perlu disempurnakan agar relevan dengan zaman. ”Karena berlaku saat periode Orde Baru, UU Peradilan Militer itu kerap melindungi perwira-perwira tinggi yang diduga terlibat tindak pidana,” ungkapnya.
Sebelum Reformasi, penegakan hukum bagi prajurit TNI berlaku asas personalitas yang berarti seluruh prajurit TNI yang melanggar tindak pidana apa pun ditangani oleh peradilan militer. Setelah Reformasi, lanjut Mudzakir, penegakan hukum bagi prajurit TNI malah kembali seperti periode Orde Baru.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU Peradilan Militer Mendesak Direvisi, Polemik Korupsi Basarnas Hanya Puncak Gunung EsRegulasi membuat prajurit TNI yang terjerat korupsi hanya bisa diproses peradilan militer. Ada yang diadili dan dihukum berat, tetapi ada pula yang belum tersentuh. Revisi UU Peradilan Militer jadi mendesak dilakukan. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Izinkan Junta Militer Myanmar Ikut Latihan Militer, Pakar: ASEAN Tidak TegasAkan ikut sertanya Myanmar dalam beberapa latihan militer non-tempur di kawasan dinilai sebagai bentuk ketidaktegasan ASEAN terhadap negara seribu pagoda itu.
Read more »
Vonis Bebas Gazalba, Gayus Lumbuun : Bukti Kondisi Peradilan Indonesia LemahGayus menyebut, putusan hakim terhadap Gazalba bukan yang pertama kali dilakukan. Tanpa tedeng aling-aling, terdapat pula banyak hakim yang kena operasi tangkap tangan (OTT). Sumber:
Read more »
KY minta media massa wujudkan peradilan bersihKetua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai meminta sinergitas dengan media massa dapat memperkuat upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih karena ...
Read more »