Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus menyoroti rencana Pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap penghapusan non ASN atau tenaga honorer.
Guspardi berharap rencana tersebut bukan sekedar membuat gaduh dan sebatas angin surga kepada masyarakat.
Guspardi mengakui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah membuat pemerintah itu sendiri berada dalam keadaan yang sulit. Pasalnya, PP Nomor 49 Tahun 2018 telah mengamanatkan penghapusan tenaga honorer sampai tenggat 28 November 2023
“Padahal validasi data merupakan hal yang sangat penting demi menentukan arah kebijakan yang benar dalam penanganan persolan tenaga honorer ini,” pungkas Guspardi.Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Anggota Komisi II DPR: Jangan PHP - Tribunnews.comGuspardi Gaus menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap penghapusan non ASN atau tenaga honorer.
Read more »
Legislator Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan: Jangan Dibikin PHPLegislator Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan: Jangan Dibikin PHP: Guspardi menerangkan, dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar Non ASN dan P3K.
Read more »
DPR RI sesalkan pembatalan Piala Dunia U-20 di IndonesiaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya ikut menyesalkan dan prihatin atas pembatalan Piala Dunia U-20 yang semula akan dilaksanakan di ...
Read more »
Pemerintah akan Batalkan Penghapusan Honorer, Komisi II: Jangan PHP!Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap penghapusan non ASN atau tenaga honorer.
Read more »
Masa Reses DPR 14 April - 15 Mei 2023, Apa yang Harus Dikerjakan Anggota DPR?Menjelang Lebaran ini, DPR sudah memasuki masa reses mulai 14 April - 15 Mei 2023. Selama masa itu, apa yang harus dilakukan anggota DPR?
Read more »
Belanja Masyarakat Selama Ramadhan Terakselerasi, Dampak Penghapusan PPKMTren kenaikan belanja berlangsung sejak akhir Februari 2023 yang terjadi di seluruh wilayah, demikian hasil Survei Mandiri Institute.
Read more »