Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Anggota Komisi II DPR: Jangan PHP
dengan Perjanjian Kerja yang mengamanatkan penghapusan tenaga honorer sampai tenggat 28 November 2023 secara nyata telah membuat pemerintah masuk ke dalam keadaan yang sulit.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2018 ini kan menjadi Simalakama bagiLegislator asal Sumatera Barat ini menerangkan, dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar Non"Di satu sisi, di PP ini dikatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer 2018 ke bawah itu dinyatakan bahwa pegawai Non ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023," ucapnya.
Oleh Karena itu, validitas data tenaga honorer sampai detik ini juga belum akurat. Walaupun data yang dirilis oleh KemenPAN-RB jumlah tenaga honorer itu lebih dari 2,3 juta. Hal ini bisa tergambar dari pernyataan Badan Kepegawaian Nasional bahwa surat edaran dari KemenPAN-RB kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat maupun daerah masih banyak yang belum ditindaklanjuti dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kementerian dan Lembaga serta“Padahal validasi data merupakan hal yang sangat penting demi menentukan arah kebijakan yang benar dalam penanganan persolan tenaga honorer ini,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin SurgaAnggota Komisi II sebut penghapusan tenaga honorer jadi simalakama pemerintah
Read more »
Legislator Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan: Jangan Dibikin PHPLegislator Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan: Jangan Dibikin PHP: Guspardi menerangkan, dalam Pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar Non ASN dan P3K.
Read more »
Pemprov Jatim Tetap Berikan THR untuk Tenaga Honorer |Republika OnlineTHR tenaga honorer di Jatim diberikan 50 persen dari besaran gaji.
Read more »
Pers Harus Jadi Medium Penghapusan Diskriminasi GenderKetua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, Undang Undang Pers harus menjadi pedoman bagi jurnalis, utamanya media siber.
Read more »
AMSI: Pers Medium Penghapusan Diskriminasi GenderKetua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menyerukan pers menjadi alat penghapus diskriminasi gender.
Read more »
Belanja Masyarakat Selama Ramadhan Terakselerasi, Dampak Penghapusan PPKMTren kenaikan belanja berlangsung sejak akhir Februari 2023 yang terjadi di seluruh wilayah, demikian hasil Survei Mandiri Institute.
Read more »