Lima hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan sejumlah lembaga terkait dugaan pelanggaran etik dalam memutus uji materi syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu.
Laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan hakim lainnya bermunculan setelah mahkamah memutus uji materi syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan itu dinilai sarat konflik kepentingan karena diduga dikeluarkan untuk memuluskan kerabat Anwar yang akan mengikuti pemilihan presiden., dua hakim konstitusi menyebut ada keganjilan dalam putusan tersebut.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Julius Ibrani menilai ada sejumlah bentuk kejanggalan dalam pemeriksaan hingga putusan permohonan No. 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres, yang berujung pada pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi hingga cacat formil. Hal ini berdampak pada legitimasi secara hukum terhadap putusan termasuk berpotensi pada perselisihan hasil Pemilu 2024.
Menurutnya, pelaporan lembaganya ini bukan berbasis asumsi atau dugaan-dugaan semata, tetapi merujuk pada hasil putusan para hakim konstitusi. Ada tiga aspek yang dilakukan lembaganya. “Kalau saya pilihannya ada dua, yang hitam tidak bisa dicampur dengan putih. Pilihannya yang lima mengundurkan diri dari Mahkamah Konstitusi atau dia membatalkan keputusannya. Kalaupun tidak, sebaiknya yang empat membuat laporan termasuk yang mengetahui isi dalamnya, kalau sampai ada dugaan pidana ya melaporkan tegas soal dugaan pidana itu,” ujar Julius kepada VOA, Jumat .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Putusan MK soal Syarat Usia Capres Dinilai Rasional dan AdilJPNN.com : Pakar hukum mengapresiasi Mahkamah Konstitusi penambahan syarat tambahan pengalaman kepala daerah dibawah 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres
Read more »
Putusan MK soal Syarat Usia Capres-Cawapres Jangan Dilihat Jangka PendekPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah jangan dilihat sebagai kepentingan jangka pendek.
Read more »
Peneliti BRIN: Putusan MK soal Usia Cawapres Ancaman Serius Demokrasi dan Politisasi HukumApa kata BRIN soal putusan MK soal usia capres-cawapres
Read more »
Mantan Ketua MK Sebut Waktu Putusan Syarat Batas Usia Capres Tak TepatJimly menyebut cara pengambil keputusan juga menjadi persoalan.
Read more »
Sindir MK Sulit Pulihkan Kredibilitas, Dosen UI: Kepercayaan Publik Kadung TerlukaAkademisi UI sindir putusan MK soal syarat capres dan cawapres karena ada kepentingan politis.
Read more »
Massa Aksi Duduki Patung Kuda, Bentangkan Spanduk Tolak Putusan MKMassa mahasiswa yang menggelar demonstrasi memasang spanduk penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat capres-cawapres.
Read more »