Apa kata BRIN soal putusan MK soal usia capres-cawapres
Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami.
Athiqah menuturkan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak bulat karena dari sembilan hakim ada tiga hakim setuju, dua hakim concurring opinion, dan empat hakimPBHI Laporkan 5 Hakim MK Termasuk Anwar Usman Buntut Putusan Soal Batas Usia Capres-Cawapres Sementara Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil mengatakan kajian terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut penting bagi masyarakat, khususnya para peneliti dan akademisi hukum dan politik ketatanegaraan.
Perludem sebagai salah satu pihak terkait dalam perkara pengujian syarat usia calon presiden dalam undang-undang pemilu tersebut.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BRIN nilai penurunan batas usia Capres-Cawapres mengancam demokrasiBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ...
Read more »
Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Kesempatan Anak Muda Hilirisasi Berbagai SektorPeran generasi Muda ditegaskan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, dan membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan ekonomi tertinggi.
Read more »
Mantan Ketua MK Sebut Waktu Putusan Syarat Batas Usia Capres Tak TepatJimly menyebut cara pengambil keputusan juga menjadi persoalan.
Read more »
Putusan MK soal Syarat Usia Capres Dinilai Rasional dan AdilJPNN.com : Pakar hukum mengapresiasi Mahkamah Konstitusi penambahan syarat tambahan pengalaman kepala daerah dibawah 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres
Read more »
Angkat Bicara soal Putusan Usia Cawapres, Mantan Ketua MK Jimly: Bagus, Tapi Tak Tepat WaktuMenurut Jimly, putusan MK yang memberi kesempatan kepala daerah dibawah usia 40 tahun, mendaftar sebagai peserta pilpres bagus tapi tak tepat waktu.
Read more »