Mulanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ambang batas syarat pencalonan kepala dan wakil kepala daerah adalah 20 persen kursi ...
Mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat . . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa
Menjelang masa pendaftaran, yakni 8 hari sebelumnya atau 19 Agustus 2024, sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK berpasangan dengan mantan Menteri Pertanian Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, ia berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dikerjakan oleh para Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, dari Heru Budi Hartono, Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, Joko Widodo, hingga Ali Sadikin.
Namun demikian, Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 20 Agustus 2024, membuat publik riuh melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah. Survei yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting pada 8-12 Agustus 2024, dan toleransi kesalahan diperkirakan kurang lebih 4,5 persen menunjukkan bahwa Anies memiliki elektabilitas yang kuat dengan mendapatkan 42,8 persen.
Menurut pakar ilmu politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma, menggandeng Anies di Pilkada Jakarta menjadi pilihan rasional bagi PDIP. KPU RI juga memastikan PKPU terkait pencalonan kepala dan wakil kepala daerah akan memasukkan materi Putusan MK Nomor 60 dan 70 tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga memperjelas adanya peluang bagi partainya untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta bila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berkomitmen terhadap ideologi partainya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Read more »
Usai Didemo, Fraksi PAN Kini Dukung RUU Pilkada Tidak Disahkan Jadi Undang-UndangBerita Usai Didemo, Fraksi PAN Kini Dukung RUU Pilkada Tidak Disahkan Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-08-23 16:09:04 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Waka Baleg tegaskan RUU Pilkada tak jadi undang-undangWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) ...
Read more »
Momen Ratusan Pelajar Putih Abu-Abu Ikut Gabung Demo Tolak Revisi Undang-Undang Pilkada di DPRPantauan di lokasi, ratusan pelajar datang dari arah Semanggi menuju ke Slipi dari depan DPR. Di antara dari mereka membawa bambu. Mereka kemudian berlari sambil berteriak-teriak.
Read more »
Tolak Revisi Undang-undang Pilkada, Mahasiswa Serang Blokade Jalan Hingga Bakar BanMahasiswa dan aktivis Banten menolak revisi Undang-undang Pilkada yang bakal dilakukan anggota DPR RI.
Read more »
Unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada di Solo berlangsung amanUnjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Solo, Jawa Tengah, yang diikuti oleh ribuan mahasiswa di Solo dan sekitarnya berlangsung aman. Pantauan ...
Read more »