Tren kinerja produksi hulu Pertamina secara nasional meningkat. Di mana tahun 2023 produksi minyak berkontribusi 69% dan produksi gas 34% secara nasional.
Foto: Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Jajaran Direksi Holding & Subholding Pertamina saat kegiatan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII yang diselenggarakan di Gedung Nusantara 1, DPR , Jakarta pada Selasa .- PT Pertamina bersama Komisi VII DPR RI mendukung peningkatan lifting minyak dan gas secara nasional untuk ketahanan energi nasional.
Capaian tersebut membuktikan tumbuhnya kinerja Pertamina disaat produksi Migas secara nasional mengalami tren penurunan."Kinerja Pertamina meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan produksi minyak dan gas naik hingga 7 %," jelas Direktur Utama PT Pertamina , Nicke Widyawati dalam keterangan resminya, Selasa .
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, peningkatan kinerja ini merupakan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional sejalan dengan yang diprogramkan pemerintah melalui peningkatan produksi dan lifting Migas.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Temuan Mendag LPG Dikurangi, Komisi VII Minta Pertamina Lakukan InvestigasiKomisi VII DPR RI merespons cepat temuan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di 11 Saluran Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE) wilayah
Read more »
Komisi VII DPR Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Ekspor Listrik EBT ke SingapuraANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan EBT ke Singapura
Read more »
Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak FreeportMulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
Read more »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan Lima IUP BodongSeharusnya, sambung Mulyanto, badan usaha yang sudah memiliki IUP otomatis terdaftar dalam MODI
Read more »
Anggota Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Tidak Menghukum 5 IUP BermasalahAnggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah
Read more »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan 5 IUP BermasalahJPNN.com : Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik IUP yang tidak tercatat dalam MODI
Read more »