Mulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
Mulyanto , menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan PT. Freeport Indonesia sampai tahun 2061
"IUP untuk PTFI ini kan baru akan berakhir tahun 2041, sementara amanat UU paling cepat izin perpanjangan baru bisa diajukan lima tahun sebelum izin berakhir yakni tahun 2036. Jadi masih lama sekali," katarevisi PP tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk mengamankan kepentingan pihak PTFI, karena pembaruan izin tambangnya belum bisa diproses sesuai regulasi yang ada.
Izin Usaha Pertambangan IUP Pemerintah Mulyanto Minerba Energi Bisnis
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin Kecam Bentrokan Anggota TNI AL dan Brimob di Sorong PapuaTB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara anggota TNI AL dengan anggota Brimob di Kota Sorong.
Read more »
Konflik Iran-Israel, Pemerintah Diminta Antisipasi Kenaikan Harga Minyak MentahKomisi VII DPR mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan balasan Iran terhadap Israel.Anggota Komisi VII
Read more »
Pimpinan Komisi VII Minta Pemerintah Waspadai Meroketnya Harga minyak ImporGold
Read more »
Waka Komisi VII ingatkan urgensi ketegasan aturan subsidi elpiji 3 kgWakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengingatkan urgensi ketegasan aturan subsidi pembelian gas elpiji 3 kg untuk kelompok masyarakat tidak ...
Read more »
Wakil Ketua Komisi VII DPR Urges Clarity on Subsidized LPG PurchaseWakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno reminds the urgency of clear regulations on subsidized LPG purchase for low-income groups.
Read more »
Video: Komisi VII Setuju Subsidi Harga Gas ke Industri, Ini Syaratnya!Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai langkah pemerintah untuk mengevaluasi kelanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai tepat dengan mempertimbangkan 2 hal penting yakni penerimaan APBN dan daya saing 7 industri terkait. Sugeng memberikan contoh dampak HGBT ke industri pupuk yang bisa menyehatkan keuangan korporasi, hanya saja di sisi lain subsidi ini tidak tepat sasaran karena tidak meningkatkan volume aliran pupuk subsidi ke masyarakat. Oleh karena itu jika program HGBT berlanjut maka Sugeng mendorong adanya perhitungan ulang terhadap prioritas penerima HGBT. Sementara Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai harga gas subsidi USD 6 per MMBTU harus memperhatikan keekonomian produksi gas itu sendiri
Read more »