NasDem mengusulkan klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari omnibus law investasi.
BADAN Legislasi DPR RI akan membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja .
Willy mengakui adanya kekhawatiran publik tentang keterbukaan pembahasan RUU yang mengadopsi skema omnibus law itu. Dalam tiga hari belakangan, ia mendapat sekitar 10 ribu pesan singkat dan pesan Whatsapp. NasDem, menurut Willy, mengusulkan klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari omnibus law yang dimaksudkan untuk memacu investasi itu. Meski begitu, bila klaster ketenagakerjaan tetap dibahas dalam RUU Ciptaker, ia memastikan kalangan buruh akan dilibatkan untuk dide ngarkan pendapatnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Baleg 'Didemo' Buruh Via Whatsapp Tolak Omnibus Law |Republika OnlineKetua Baleg DPR mengaku terima puluhan ribu Whatsapp penolakan omnibus law.
Read more »
DPR: Dana Haji Tidak Boleh Diutak-atik untuk Pencegahan Covid-19Komisi VIII pada pekan depan juga akan rapat membahas penyelenggaraan Haji 2020 dengan Menteri Agama.
Read more »
DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Tidak Terima Sumbangan UangPembentukan Satgas Lawan COVID-19 ini tidak menggunakan anggaran dari DPR RI, tetapi iuran anggota. Covid-19
Read more »
AJI dan IJTI Minta Pemerintah-DPR Tunda Bahas RUU KUHP Saat Pandemi CoronaAJI dan IJTI juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan surat presiden baru yang dapat menjadi dasar kelanjutkan pembahasan RUU KUHP ini.
Read more »
Tolak Pembahasan RUU Ciptaker di Tengah Corona, KSPI Akan Demo DPR 30 April'Jika aspirasi ratusan ribu WA dan SMS tidak ditanggapi, maka tanggal 30 April ribuan buruh akan datang langsung untuk menyampaikan aspirasi,' kata Said Iqbal. OmnibusLaw KSPI
Read more »