Mahkamah Konstitusi dinilai tidak logis jika setarakan bupati, wali kota, dan gubernur sebagai pertimbangan mengabulkan gugatan batasan usia capres-cawapres
- Mahkamah Konstitusi dinilai tidak logis jika menyetarakan bupati, wali kota, dan gubernur sebagai pertimbangan untuk mengabulkan gugatan batasan usia minimum capres dan cawapres hingga syarat alternatif.
“Kalau misalnya MK ingin memberi ruang kaderisasi politik berjenjang di rumpun eksekutif, kalau mau jadi presiden maka kepala daerah dulu, ya tidak mungkin dan tidak logis kalau disetarakan syaratnya itu antara gubernur dan bupati, wali kota,” ucap Titi. Oleh karena itu, kata Titi, jika MK mengabulkan gugatan batasan usia minimum capres dan cawapres hingga syarat alternatif dengan menyamaratakan bupati, wali Kota, dan gubernur artinya ada conflict of interest.
Titi berharap putusan MK pada Senin, 16 Oktober 2023 benar-benar menunjukkan posisi sebagai kekuasaan yudisial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Overthinking: Tips dan Trik Mengendalikan Rasa Khawatir Berlebih - Jawa PosOverthinking seringkali tidak menyelesaikan masalah, malah memikirkan masalah tanpa menemukan solusi logis.
Read more »
Pengamat Anggap Gibran Tak Punya Keberanian Pamit ke Megawati, Bakal Dicap Tidak Tahu Terima KasihGibran lebih berpeluang untuk menerima pinangan Prabowo bilamana MK mengabulkan gugatan tersebut.
Read more »
Seorang Ayah Dikecam karena Tidak Ajak Anaknya Liburan, Alasannya Tidak TerdugaSalah komunikasi bisa jadi alasan perpecahan keluarga
Read more »
Tidak Terima Ditegur karena tidak Pakai Helm, Pria Diduga Personel TNI Ancam PolisiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
Read more »
Jessica Wongso Pilih Menderita di Sel Tikus Ketimbang Ngaku Bunuh Mirna: Teroris Aja MenyerahJessica Wongso tidak ingin mengakui tindakan yang tidak pernah ia lakukan.
Read more »
Survei Poltracking: Selisih 0,9 Persen, PDIP dan PKB Kompetitif di Jawa TimurResponden yang tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu pilihan partai politik mereka sebesar 8,8 persen
Read more »