Pemerintah pulangkan 14 korban TPPO dari Myanmar

Malaysia News News

Pemerintah pulangkan 14 korban TPPO dari Myanmar
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 78%

Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (27/6) kembali memulangkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari Myanmar, kali ini berjumlah 14 ...

Belasan WNI korban TPPO dipulangkan dari Myanmar dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma pada Selasa malam .

Sebelum dipulangkan, WNI asal Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu telah melalui proses sesuai hukum di Myanmar, termasuk pembayaran denda keimigrasian secara mandiri. Keberhasilan pemulangan para WNI itu adalah hasilupaya diplomasi KBRI Yangon dengan pihak berwenang di Myanmar, serta dukungan dari kementerian/lembaga seperti TNI AU, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

9 WNI Korban TPPO di Myanmar Bisa DipulangkanKementerian Luar Negeri RI berhasil membebaskan dan memulangkan sembilan WNI korban TPPO di Myanmar.
Read more »

Kemenlu Selamatkan 9 Korban TPPO di Myanmar, Fasilitasi Kepulangan ke IndonesiaKemenlu Selamatkan 9 Korban TPPO di Myanmar, Fasilitasi Kepulangan ke IndonesiaPenyelamatan ini bermula usai KBRI Yangon menerima pengaduan yang disampaikan ke-9 WNI yang terjebak di wilayah konflik tersebut.
Read more »

Sri Mulyani Revisi Aturan Anggaran, Ini Isinya!Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi aturan terkait anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L).
Read more »

Sri Mulyani Rancang Aturan Anggaran Baru, Aman dari Korupsi?Sri Mulyani Rancang Aturan Anggaran Baru, Aman dari Korupsi?Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi aturan terkait anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L).
Read more »

Jokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, tapi KewajibanJokowi: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi, tapi KewajibanJokowi mengatakan, masyarakat harus merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dikelola kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Read more »

Pemerintah Minta Utang Rafaksi Minyak Goreng Diaudit, Ini Respons BPKP - Tribunnews.comKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh merespons permohonan peninjauan ulang hasil verifikasi PT Sucofindo terkait klaim pembayaran selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng ke produsen. (ld)
Read more »



Render Time: 2025-03-09 23:36:46