PEMERINTAH didorong membuat kebijakan khusus untuk mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer penyelenggara pemilihan umum atau pemilu.
Sebab, dukungan sumber daya manusia tersebut bakal menentukan sukses tidaknya perhelatan Pemilu 2024.
"Setidaknya pemerintah dapat membuat suatu kebijakan khusus yang dapat mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer di lingkungan penyelenggara pemilu setidaknya selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024," kata Mita melalui keterangan tertulis, Rabu .Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkap pihaknya berpotensi kekurangan 7 ribu tenaga honorer untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya selama masa kampanye.
Mita sangsi jika tenaga ASN dari kementerian lain dipinjam untuk menggantikan kerja tenaga honorer penyelenggara pemilu. Pasalnya, ASN tersebut belum tentu dapat cepat beradaptasi dengan tahapan pemilu yang tengah berlangsung. Apalagi, masa kampanye dimulai pada 28 November 2023, bertepatan dengan berlakunya penghapusan tenaga honorer dalam PP Nomor 49/2018.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Perlu Mengantisipasi Dampak El NinoSeluruh aparatur pemerintahan dan negara perlu lebih mewaspadai dan melakukan percepatan program guna mengantisipasi dampak El Nino. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi El Nino akan membuat pelayanan publik terganggu. Dikbud AdadiKompas Kompas58
Read more »
Ekspor Pasir Laut, DPR Panggil Pengusaha dan Pemerintah Bahas Detail AturanDPR menilai pemerintah tak perlu buru-buru meloloskan aturan terkait ekspor pasir laut.
Read more »
BRI Raih Penghargaan Lembaga Humas Pemerintah Terbaik Kategori BUMNPenerapan praktik komunikasi terbaik terus dilakukan oleh berbagai pihak.
Read more »
Kapan 1 Zulhijah 1444 H dan Idul Adha 2023 Menurut Pemerintah?Berikut tanggal 1 Zulhijah dan Idul Adha 2023 menurut pemerintah sesuai hasil sidang isbat. Lalu, kapan tanggal Idul Adha versi Muhammadiyah dan di Arab Saudi?
Read more »
Peringatan Pemerintah: Dana Insentif Fiskal Jangan Dipakai buat Dukung Agenda PolitikDana insentif fiskal dimaksud betujuan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, percepatan penanganan kemiskinan.
Read more »
Jusuf Hamka Soal Utang Pemerintah ke CMNP: Dibayar Alhamdulillah, Enggak Dibayar WasyukurillahPengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyatakan, dirinya yakin pemerintah akan menepati janji untuk membayar utang kepada perusahaannya, PT CMNP.
Read more »