Kepala BKPM mengaku adanya beberapa pihak yang sengaja tak membangun industri kesehatan dalam negeri
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Indonesia masih harus mengimpor bahan baku obat serta alat kesehatan dari luar negeri.
Menurut Bahlil, sejak dulu memang ada yang sengaja melakukan pembiaran agar industri kesehatan tidak dibangun di dalam negeri. Dia bahkan mengakui, sudah mengetahui adanya permainan impor obat sejak 2006. Dia pun melanjutkan, kondisi kecurangan tersebut tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Sebab, pemerintah sudah mulai mendorong pengembangan industri obat hingga alat kesehatan tersebut apalagi di tengah pandemi Virus Corona.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Beri Insentif untuk PGN | Republika OnlineKemampuan keuangan PGN harus dipertimbangkan dalam kebijakan penurunan harga gas
Read more »
Fatayat NU Minta Pemerintah Evaluasi Kembali Program Kartu PrakerjaAnggia Erma Rini meminta pemerintah mengevaluasi kembali program Kartu Prakerja yang saat ini sedang berlangsung.
Read more »
POPULER - Sayangkan Sikap Pemerintah Soal Temuan FKM UI, Fadli: Sulit Akui Kesalahan & Minta Maaf - Tribunnewsmaker.comPOPULER - Sayangkan Sikap Pemerintah Soal Temuan FKM UI, Fadli: Sulit Akui Kesalahan via NewsmakerTribun
Read more »
Fatayat NU Minta Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja |Republika OnlineFatayat NU menilai Kartu Prakerja dinilai belum perlu saat pandemi Covid-19.
Read more »
Ketua MPR Minta Pemerintah Segera Sosialisasikan Larangan MudikKetua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah agar segera melaksanakan sosialisasi menyeluruh terkait larangan mudik yang dimulai 24 April 2020.
Read more »
MPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikan Keputusan Pelarangan Mudik LebaranMPR mendorong pemerintah secara gencar menyosialisasikan keputusan pelarangan mudik Lebaran kepada masyarakat, mulai dari aturan hingga penerapan sanksinya. MPRRI
Read more »