Kemampuan keuangan PGN harus dipertimbangkan dalam kebijakan penurunan harga gas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI menegaskan kemampuan PT Perusahaan Gas Negara dalam menjalankan kebijakan penurunan harga gas menjadi enam dolar per MMBTU harus dipertimbangkan. Jika kebijakan ini dilanjutkan maka Pemerintah wajib memberikan insentif bagi PGN.
"Ada usulan untuk meminta kompensasi atau insentif secara fiskal, nah pertanyaannya apakah cash flow PGN cukup kuat, karena ini butuh waktu untuk pencairan dan penganggaran di APBN Pemerintah," kata Eddy, dalam Rapat Dengar Pendapat virtual Komisi VII DPR yang membahas dampak Covid-19, Selasa . Wakil Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu melanjutkan, di tengah wabah virus corona baru yang mengakibatkan perekonomian melambat, penerapan penurunan harga gas membuat Pertamina dan PGN mendapat beban perusahaan semakin berat.
Penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2020 tentang tatacara penetapan penggunaan dan harga gas bumi tertentu di bidang industri pun akan berdampak pada sisi pendapatan perusahaan diperkirakan sebesar 21 persen, jika tidak ada insentif dari pemerintah. Sementara di di sisi lain PGN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar 1,95 miliar dolar yang jatuh tempo pada 2024. Jika pendapatan terganggu akan membuat PGN tidak mampu memenuhi kewajibanya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IDI Sebut Kematian Corona 1.000, DPR Minta Pemerintah TerbukaDPR juga mengaku sudah memeriksa ke TPU Pondok Rangon. Pemakaman dengan standar covid-19 disebut lebih banyak dari data pemerintah.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Guru di Tengah Pandemi Covid-19Kalau dari BOS, lanjut Ledia, mereka tidak mendapatkan, sementara tunjangan profesi guru juga dipotong anggarannya.
Read more »
Harga Minyak Turun, DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga BBMAnggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan penurunan harga BBM juga akan sangat membantu masyarakat yang tengah kesulitan di tengah pandemi corona.
Read more »
PGN Diskusikan Kompensasi Dengan Pemerintah |Republika OnlinePerhitungan dampak ekonomi sebagai landasan kompensasi yang PGN akan ajukan.
Read more »
DPR dan Pemerintah Harus Gotong Royong Perangi Covid-19Pemerintah dan DPR RI harus fokus pada optimalisasi penanganan Covid-19 sampai status bencana nasional dicabut.
Read more »
Baleg DPR: Terbuka Ruang bagi Pemerintah Jika Ingin Tarik Draf Omnibus Law Cipta KerjaJika tak ditarik, draf RUU Cipta Kerja masih memungkinkan untuk dikoreksi agar selaras dengan upaya menangani dampak pandemi Covid-19 di tanah air.
Read more »