Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mendorong revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, DPR/MPR RI, Senayan, Selasa . Benny K Harman mengkritisi keinginan PDIP agar Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga independen. "Dari dulu kami menghendaki KPK harus diperkuat menjadi lembaga permanen. Mengapa baru sekarang ribut?" kata Benny kepada Tribunnews.com, Jumat .
Dosen Universitas Pertahanan ini mencotohkan Singapura menjadi negara maju karena kualitas sumberdaya manusia , meritokrasi, dan supermasi hukum berjalan.Hasto menjelaskan Mahfud dipilih menjadi cawapres Ganjar karena memiliki komitmen memberantas KKN. Dia juga mengungkit kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. periode 2015-2022 yang mengalami kerugian negara Rp 300 triliun. "Dan di situlah infrastruktur yang dibangun adalah penguatan KPK sehingga tidak lagi sifatnya komisi yang semi permanen jadi komisi, tapi sifatnya justru kelembagaan yang permanen," ucapnya.
Revisi UU KPK Demokrat Benny K Harman Hukum Nasional
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemarin, PDIP dorong revisi UU KPK-simulasi e-Coklit Pilkada 2024Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (6/6) kemarin menjadi sorotan, mulai dari PDI Perjuangan mendorong revisi UU KPK ...
Read more »
PDIP Dukung Revisi UU KPK, Singgung Korupsi Hingga Nepotisme Makin MerajalelaPDI Perjuangan, mendorong agar Undang-undang atau UU KPK, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, untuk direvisi. Sebab, korupsi, kolusi dan nepotisme kini justru makin merajalela.
Read more »
DPR Persilakan Dewas Dorong Revisi UU KPKKetua Komisi III DPRBambang WuryantomempersilakanDewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong Revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Read more »
Seruan Revisi UU KPK Mengemuka, dari DPR hingga Internal KPK, Pasal Mana yang Perlu Direvisi?Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul lantas mempersilakan Dewas KPK mendorong revisi UU KPK.
Read more »
PDIP Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU PolriFraksi PDI Perjuangan PDIP bakal kritis terhadap Revisi Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Read more »
Fraksi PDIP Tegaskan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU PolriKetua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan partainya akan mengambil sikap tegas terhadap revisi Undang-undang (UU) Polri.
Read more »