Fraksi PDI Perjuangan PDIP bakal kritis terhadap Revisi Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
) bakal kritis terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PDIP juga akan mempelajari muatan di perubahan beleid tersebut.
Pembahasan Revisi UU Polri masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden . Pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk mengirimkan surpres ke DPR. "Surpres wajib dikirim ke DPR itu paling lama 60 hari bahwa apakah isinya setuju itu nanti di pembahasan. Siapa tahu presiden tolak semua. Kan kita nggak ngerti," ucap Supratman.
Hutri dan istrinya menuturkan sudah menjadi tugas kader partai untuk terpanggil melihat banyak persoalan di berbagai bidang di Kabupaten Tegal yang butuh penanganan serius.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP Jakarta Nilai Memperbanyak Revisi Undang-undang Jadi Ciri Awal Pemerintahan OtoriterMenurut Gilbert, merubah banyak undang-undang sekaligus merupakan ciri awal pemerintahan otoriter. Gilbert menilai, utak-atik undang-undang itu berhubungan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan berikutnya.
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
HEADLINE: Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bergulir di DPR, Poin Kontroversialnya?DPR dan Pemerintah diam-diam memuluskan pengesahan RUU MK. Pembahasan tingkat I revisi keempat UU MK ini dilakukan secara 'senyap' di masa reses DPR.
Read more »
Revisi UU MK dan Catatan Panjang Pembentukan Undang-Undang 'Kejar Tayang' Era JokowiPengesahan RUU MK menjadi catatan panjang sejumlah revisi Undang-Undang pada era Jokowi yang dibentuk dalam waktu singkat.
Read more »
Menanti Babak Baru Paket Revisi Undang-undang PolitikKualitas pemilu dan sistem politik mesti diperbaiki melalui revisi berbagai undang-undang politik.
Read more »
Survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-UndangLembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pascarevisi undang-undang
Read more »