Kualitas pemilu dan sistem politik mesti diperbaiki melalui revisi berbagai undang-undang politik.
Warga menunjukan berbagai jenis surat suara saat simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu .berakhir. Revisi beberapa aturan tentang kepemiluan—yakni partai politik, penyelenggara pemilu, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah—kembali dilontarkan pembentuk undang-undang.
Menurut Saan, DPR ingin memperbaiki kualitas pemilu agar lebih sehat dan mencerdaskan. Sebab pada dua kali pemilu yang menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol dan calon anggota legislatif mengeluhkan praktik politik uang semakin marak. Akibatnya, kontestasi pemilu menjadi kurang sehat, bahkan membuat pemilih semakin permisif terhadap praktik-praktik tersebut.
Setidaknya ada lima undang-undang yang harus direvisi sebelum pelaksanaan Pemilu 2029, yakni undang-undang tentang partai politik, penyelenggara pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada. “Namanya bisa undang-undang politik,” tutur Saan.Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan mengikuti tes tertulis dengan metode"computer assisted test" di laboratorium komputer UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa .
Namun saat itu, Mahkamah Konstitusi menyebut rezim pemilu dan pilkada berbeda. Akibatnya, kodifikasi hanya dilakukan untuk tiga undang-undang, yakni hanya undang-undang tentang pilpres, penyelenggara pemilu, dan pileg menjadi UU 7/2017. Ketiga undang-undang disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilu serentak.
Namun demikian, Ramlan mengingatkan agar revisi mampu memenuhi tujuan dari undang-undang pemilu, salah satunya membuat sistem yang sederhana. Sederhana bukan hanya untuk parpol dan penyelenggara, tetapi juga pemilih. Sebab sistem pemilu sekarang sangat kompleks yang salah satu akibatnya membuat suara tidak sah selalu berada di dua digit.Pengajar Hukum Pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, setidaknya ada empat kelompok besar yang harus diperbaiki dalam revisi mendatang.
Terakhir, soal pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Hal ini khususnya menyangkut efektivitas dalam mengeliminasi praktik transaksional, baik berupa mahar politik, jual beli suara, ataupun politisasi program dan keuangan negara.Delapan hakim konstitusi tanpa hakim konstitusi Anwar Usman hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Senin .
Pilkada Analisis Pemerintah Legislasi Pemilu 2024 Revisi Uu Pemilu Peraturan Perundang-Undangan
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Target Baru Menanti Shin Tae Yong Setelah Mendapat Perpanjangan KontrakJPNN.com : Target baru dipastikan menanti Shin Tae Yong setelah mendapat kontrak baru dari PSSI.
Read more »
Waspada Garuda Muda, Korea Selatan Menanti di Babak Delapan Besar Piala Asia U-23!Korea Selatan sukses mengalahkan Jepang pada pertandingan terakhir Grup B Piala Asia U-23 2024 Qatar dan akan berhadapan dengan Indonesia
Read more »
Mangaka Kagurabachi Ngaku Bikin Komik Gegara PandemiBaru-baru ini, pencipta Kagurabachi ngaku dia baru berani buat komik sejak tahun 2020 pas pandemi.
Read more »
Pembebasan Lahan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Capai 97,10 PersenPembangunan Tahap I, merupakan pembangunan dari Probolinggo sampai dengan Besuki yang terbagi atas tiga Paket Pekerjaan Konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).
Read more »
Penting, Tips Memilih Travel Umroh yang Perlu DiketahuiMengamati minat yang tinggi di Indonesia, banyak perusahaan travel umroh bersaing untuk menawarkan paket-paket menarik.
Read more »
10 Pemain Korsel Imbangi Timnas Indonesia U-23 di Babak Kedua, Laga Lanjut ke Babak TambahanKorsel kehilangan satu pemain di babak kedua.
Read more »