Berita Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MKMK Bisa Saja Berhentikan Ketua MK karena Dinilai Melanggar Kode Etik terbaru hari ini 2023-11-07 16:59:15 dari sumber yang terpercaya
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Selasa sore, mendapat tanggapan dari pakar hukum tata negara di Surabaya, Dr. Hufron
“Kedua, terkait putusan yudisi review Nomor 90 tahun 2023. Menurut saya itu ada pengaduan berkaitan dengan persoalan sejumlah hakim MK, memberikan komentar terhadap proses penjatuhan putusan perkara No 90 melalui rapat permusyawaratan hakim, yang itu tentu tidak dibenarkan. Kecuali yang bersangkutan adalah dalam konteks memperjelas putusan,” ungkap Hufron.
Bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengaku tim pemenangannya sudah bekerja sangat lama karena tersebar di desa, perkampungan, hingga kompleks perumahan. Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Selasa , menjelang keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi .
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum Tata Negara Unhas Sebut Putusan MKMK Tentukan Nasib Negara IndonesiaBerita Pakar Hukum Tata Negara Unhas Sebut Putusan MKMK Tentukan Nasib Negara Indonesia terbaru hari ini 2023-11-07 14:09:22 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Analisis Pakar Hukum Tata Negara soal Kemungkinan Putusan MKMK Terkait Pelanggaran Etik Hakim MKSembilan hakim konstitusi pun diperiksa terkait pelanggaran etik. Dari 21 laporan yang masuk, Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan.
Read more »
Menanti Putusan MKMK, Pakar Hukum Tata Negara USU: Cacat dan Terkesan DipaksakanBerita Menanti Putusan MKMK, Pakar Hukum Tata Negara USU: Cacat dan Terkesan Dipaksakan terbaru hari ini 2023-11-07 13:24:25 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Pakar Hukum Nilai Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman Tak Berlaku ke Hakim MKPakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menyebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hanya berwenang mengadili etik.
Read more »
Pakar Hukum: Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman Tak Berlaku untuk Hakim MKJPNN.com : Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menyebut Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tak berlaku ke hakim MK.
Read more »
Tidak Cuma Etik, MKMK Diharapkan Perintahkan Periksa Ulang Perkara 90/PUU-XXI/2023JPNN.com : Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berharap putusan MKMK berupa perintah kepada MK memeriksa ulang perkara 90/PUU-XXI/2023.
Read more »