Militer: TNI minta larangan tentara berbisnis dicabut - Mengapa anggota TNI aktif tidak boleh berbisnis?

Malaysia News News

Militer: TNI minta larangan tentara berbisnis dicabut - Mengapa anggota TNI aktif tidak boleh berbisnis?
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 BBCIndonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 139 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 59%
  • Publisher: 50%

Sepanjang Orde Baru, aset bersih dari unit bisnis TNI disebut mencapai triliunan rupiah. TNI diminta membuktikan bahwa keterlibatan mereka dengan bisnis memang menyejahterakan prajurit hingga di tingkat paling bawah.

Usulan resmi Tentara Nasional Indonesia agar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mencabut aturan yang melarang tentara berbisnis menuai polemik.

Namun benarkah TNI dan para prajuritnya benar-benar tidak berbisnis usai kejatuhan Soeharto? Seperti apa sejarah hubungan militer dan bisnis sebelum larangan yang dibuat tahun 2004? Dan dampak apa yang dicemaskan kelompok sipil jika larangan itu dicabut?Pemerintah berencana mewajibkan asuransi kendaraan pihak ketiga alias TPL – Seberapa realistis program ini?Pada era kepresidenannya, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim untuk menghentikan aktivitas bisnis TNI.

Kresno juga membuat klaim, prajurit TNI yang ditugaskan menjadi sopirnya mencari penghasilan sebagai pengendara ojek daring.Perkataan Kresno dalam forum tersebut mengagetkan kelompok sipil dan akademisi. Pangkalnya, draf revisi UU TNI yang selama ini beredar hanya memuat dua wacana perubahan, kata Gina Sabrina, Sekretaris Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia .

“Sekarang Kababinkum TNI sudah mengirimkan surat ke pemerintah agar usulan mereka diakomodasi,” ujarnya. Kresno merespons kecemasan soal tentara yang berbisnis seperti zaman Orde Baru dengan berkata, "TNI menjamin hal seperti itu sudah tidak ada lagi.” Kresno mengatakan itu pada 17 Juli lalu , Kresno membuat klaim bahwa larangan terlibat dalam kegiatan bisnis “menjadi ganjalan dan kekhawatiran prajurit”.

Tim yang dipimpin oleh Erry melaksanakan perintah pasal 76 UU TNI, bahwa pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI. Pasal 2 UU TNI yang saat ini berlaku mendefinisikan empat jati diri TNI, salah satunya adalah tentara yang profesional. ”Semua setuju sekolah dan kesehatan anak-anak prajurit dijamin. Itu perlu kita bicarakan. Jangan cari bisnis. Bisnis kan bukan keahliannya tentara,” ujar Erry.Ratusan jenderal dan kolonel TNI menganggur: Antara dwifungsi dan 'anggaran gaji yang hangus sia-sia'

Letkol Dani Indrajaya, yang saat itu menjabat Komandan Kodim Magetan, menyebut ”kreativitas anggota persatuan istri tentara tersebut dapat dijadikan contoh untuk meningkatkan perekonomian keluarga prajurit”.Pameran produk jualan para istri tentara juga digelar di Kodim Lamongan, Januari lalu. Istri-istri tentara itu diklaim berhasil menciptakan peluang usaha dan tidak hanya menemani suami mereka berdinas.

“Definisi bisnis itu juga atas dasar insitusi, tentaranya ikut dalam organisasi bisnis itu,” kata Ikrar. “Dari tahun ke tahun, semakin terasa nyata dan dinikmati prajurit. Semoga ke depan manfaatnya semakin meluas dan menyentuh ke semua bidang kehidupan prajurit,”Dalam riset LIPI, pada era Orde Baru, YKEP memiliki bisnis yang meluas dari asuransi, perhutanan, padang golf, dan pertambangan. Yayasan ini pernah memiliki saham di Bank Artha Graha dan turut membangun proyek Kawasan Niaga Terpadu Sudirman .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BBCIndonesia /  🏆 42. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kudeta Militer Gagal Total di Bolivia, Mengapa Ini Terjadi?Kudeta Militer Gagal Total di Bolivia, Mengapa Ini Terjadi?Kudeta militer di Bolivia gagal total. Kepala Angkatan Darat Bolivia, Jenderal Juan Jose Zuniga, ditangkap pada Rabu malam waktu setempat.
Read more »

Mengapa Kelompok Yahudi Ultra-Ortodoks Haredim Menentang Perintah Wajib Militer di Israel?Mengapa Kelompok Yahudi Ultra-Ortodoks Haredim Menentang Perintah Wajib Militer di Israel?Putusan MA Israel yang menyatakan pemerintah harus mewajibkan umat Yahudi ultra-Ortodoks ikuti wajib militer menuai aksi protes di Yerusalem.
Read more »

China diduga bantu Kamboja bangun pangkalan militer, mengapa Indonesia harus waspada?China diduga bantu Kamboja bangun pangkalan militer, mengapa Indonesia harus waspada?Pembangunan pangkalan militer Ream di Kamboja berkembang pesat selama dua tahun belakangan setelah China secara terbuka membeberkan kucuran dana, merujuk investigasi visual BBC terhadap citra satelit. Pakar menilai Indonesia perlu waspada karena keberadaan China di Pangkalan Ream dapat mengancam stabilitas keamanan.
Read more »

Mengapa China Menyangkal Tudingan Bikin Pangkalan Militer di Tajikistan?Mengapa China Menyangkal Tudingan Bikin Pangkalan Militer di Tajikistan?Penyangkalan pemerintah China ini mirip dengan bantahan terhadap laporan pada tahun 2014-15 tentang pembangunan pangkalan militer di Djibouti, Afrika.
Read more »

Mengapa Revisi UU TNI Dipermasalahkan?Mengapa Revisi UU TNI Dipermasalahkan?Para pemangku kepentingan memiliki pandangan tersendiri terhadap UU TNI. Publik pun menyoroti.
Read more »

Militer Israel Kirim Panggilan Wajib Militer bagi Kelompok Ultra-OrtodoksMiliter Israel Kirim Panggilan Wajib Militer bagi Kelompok Ultra-OrtodoksMiliter Israel pada hari Minggu (21/7) mengeluarkan pemberitahuan pemanggilan wajib militer kepada 1.000 anggota komunitas ultra-Ortodoks, suatu langkah untuk memperkuat barisan militer. Meskipun demikian hal ini juga dapat semakin mengobarkan ketegangan antara warga Israel yang religius dan...
Read more »



Render Time: 2025-02-23 14:37:15