Menpan RB Abdullah Azwar Anas, meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk membiayai gaji tenaga honorer
Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Abdullah Azwar Anas, meminta Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk membiayai gaji tenaga honorer atau non ASN.
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non ASN. Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PANRB diminta mencari solusi jalan tengah. Dengan prinsip antara lain hindari agar tidak terjadi PHK massal dan tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non ASN saat ini," jelasnya, Kamis .
Dalam SE juga ditegaskan, semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan kepada tenaga honorer. Dengan prinsip, tidak mengurangi pendapatan yang selama ini diterima. "Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Jumat .
Lalu pedoman ketiga, memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Alex ingin dalam proses ini pemerintah terus berhitung soal kemampuan anggaran. Rahmat menjelaskan, tiga skema itu ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus. Misalnya PPPK dengan kriteria khusus. Kedua, disalurkan ke PNS atau PPPK.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Repsol Honda Minta Marc Marquez Tetap Tenang Hadapi Kendala Motor - Bola.netRepsol Honda meminta sang rider, Marc Marquez untuk tetap tenang dalam menghadapi kendala yang dialami oleh motor RC213V di MotoGP 2023.
Read more »
Menteri PANRB Terbitkan SE Minta Instansi Tetap Siapkan Pembiayaan Non ASN, Sinyal Kuat Tak Ada PHKDalam surat edaran tersebut, sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa Tenaga Non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksana
Read more »
Petani Curhat ke Zulhas, Minta Pemerintah Tak Impor Garam KonsumsiMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu dengan para petani garam dari Madura.
Read more »
Paspampres Kepung Istana, Tentara Pemberontak Kudeta Pemerintah Niger, Minta Asing Tak Ikut CampurMereka mengaku menurunkan pemerintah karena keamanan negara Afrika yang memburuk.
Read more »
Pengamat minta Pemerintah memperjelas aturan penggunaan LPG 3 kilogramPengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria meminta pemerintah membuat aturan dan sanksi hukum yang jelas terkait penggunaan LPG 3 kilogram ...
Read more »
Jokowi Keras Tahan DHE, Ini yang Bikin Pengusaha Tak HappyPemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Read more »