Para pengamat menilai sejumlah ketentuan baru dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Pori) membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super atau super-body.
Sejumlah anggota kepolisian berjaga saat pawai di Denpasar, Bali, 15 Mei 2024. Para pengamat menilai sejumlah ketentuan baru dalam Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia membahayakan karena dapat membuat Polri menjadi lembaga super atau super-body.
"Ini sangat berisiko pada independensi kepolisian. Ketika pemberi hibah itu ada masalah dengan hukum, kepolisian tidak bisa obyektif dan independen untuk melakukan penegakan hukum," katanya.Menurut Bambang, tidak ada anggaran operasional Polri dari APBN membuat seolah negara membiarkan Polri melakukan pungutan liar yang bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memeriksa barisan dalam upacara di Mabes TNI, Jakarta, 28 Februari 2024. Nenden S. Arum, peneliti mengenai hak digital dan kebebasan di SAFEnet, mengatakan muatan yang ada revisi RUU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak memperoleh informasi, serta hak warga negara atas privasi, terutama di media sosial dan forum digital.Nenden menyebutkan dalam Pasal 16 Ayat 1 , kewenangan kepolisian bertambah sampai ke ruang siber. Hal ini tentu akan memberikan kewenangan bagi polisi untuk mengamankan, membina, dan mengawasi ruang siber.
Nenden menegaskan jika ini dilegitimasi dalam revisi UU Polri, maka akan sangat mungkin terjadi upaya-upaya pembungkaman kebebasan berekspresi sehingga orang enggan menyampaikan kritik dan takut melakukan aktifitas di dunia maya. Padahal Intenet merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat sipil untuk menikmati kebebasan berpendapat dan berkespresi.
Polri RUU Kepolisian Republik Indonesia
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Polri Dikritik karena Beri Kewenangan Polisi Bisa Putus Internet, Polri: Masih DibahasKadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, revisi Undang-Undang Polri masih dalam pembahasan bersama.
Read more »
DPR Segera Kirim Revisi UU Kementerian, TNI, dan Polri ke PemerintahDPR akan segera mengirimkan revisi Undang-undang Kementerian Negara UU TNI dan UU Polri ke pemerintah
Read more »
Penggalangan Intelijen dalam Revisi UU Polri Dinilai Bertabrakan dengan Tupoksi BIN dan BAIS TNIKoordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang mengatur penggalangan Intelijen
Read more »
YLBHI Sebut Banyak Pasal Bermasalah Dalam Revisi UU Polri, Pemerintah Harus Lakukan Kajian MendalamKetua YLBHI Muhamad Isnur meminta pemerintah mengkaji secara mendalam revisi Undang-Undang Polri.
Read more »
RUU Polri Berpotensi Ganggu Independensi KPKKPK menyatakan keprihatinannya terhadap Revisi Undang-Undang RUU Polri yang bisa mengancam independensinya
Read more »
KPK Tak Ingin Revisi UU Polri Ganggu Independensi Kerja Pemberantasan KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa mengganggu kinerja lembaga antirasuah.
Read more »