KPK menyatakan keprihatinannya terhadap Revisi Undang-Undang RUU Polri yang bisa mengancam independensinya
KPK menyatakan keprihatinannya terhadap Revisi Undang-Undang Polri yang bisa mengancam independensinya.) menilai Revisi Undang-Undang Polri bisa menganggu independensi instansinya. Dalam RUU itu ada pasal yang menyatakan Korps Bhayangkara berhak mengawasi dan membina teknis penyidik pegawai negeri sipil di kementerian atau lembaga.
“Satu hal yang tidak bisa diganggu adalah persoalan independensi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK,” kata Wakil Ketua KPKAlex menjelaskan KPK memiliki kewenangan sendiri jika mengacu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk merekrut penyidik maupun penyelidik yang dibutuhkan. Proses itu tidak perlu dicampuri Polri.“Independensi antara lain juga menyangkut rekrutmen penyelidik atau penyidik. KPK bisa mengangkat penyelidik atau penyidik sendiri,” ucap Alex.
Alex mengamini pihaknya sering bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk melakukan pelatihan penyidikan. Itu, kata dia, tidak berkaitan dengan pengangkatan jabatan. “KPK tidak perlu meminta restu dari lembaga lain untuk mengangkat penyelidik atau penyidik,” ujar Alex.juga dinilai bisa memutar kewenangan KPK dalam mengawasi perkara. Sebab, kata Alex, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memerintahkan instansinya untuk memantau kinerja penegak hukum lainnya, bukan penyidiknya yang diawasi Koprs Bhayangkara.
“Dalam penanganan perkara korupsi, justru KPK yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja APH lain. Jadi jangan ditolak-balik,” tutur Alex.
RUU Polri Independensi Penyidik Polri PPNS Rekrutmen Undang-Undang KPK Alexander Marwata Penegakan Hukum
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RISEBANYAK dua rancangan undang-undang RUU resmi menjadi inisiatif DPR Salah satunya yakni RUU Kementerian Negara
Read more »
Polisi Bisa Blokir Internet, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam RUU PolriKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian mengecam Rancangan Undang-Undang Kepolisian alias RUU Polri.
Read more »
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-28 13:17:12 dari sumber yang terpercaya
Read more »
RUU Polri Dikritik karena Beri Kewenangan Polisi Bisa Putus Internet, Polri: Masih DibahasKadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, revisi Undang-Undang Polri masih dalam pembahasan bersama.
Read more »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Read more »
Survei Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-UndangLembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pascarevisi undang-undang
Read more »