Mantan Ketua MK: Pengadilan Perlu Reformasi Total, Kenaikan Gaji Tak Berkorelasi dengan Profesionalisme

Jaksa Agung News

Mantan Ketua MK: Pengadilan Perlu Reformasi Total, Kenaikan Gaji Tak Berkorelasi dengan Profesionalisme
UtamaPengadilan Negeri SurabayaNews
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 65 sec. here
  • 9 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 50%
  • Publisher: 70%

Penangkapan tiga hakim PN Surabaya membuktikan masih ada masalah integritas dan profesionalitas di kalangan hakim.

Mantan Ketua MK: Pengadilan Perlu Reformasi Total, Kenaikan Gaji Tak Berkorelasi dengan ProfesionalismeWarga berada di halaman gedung Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno, Surabaya, Jawa Timur, Kamis . Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dan seorang panitera pengganti PN Surabaya atas nama M Hamdan dalam operasi tangkap tangan .

“Usia hakim bisa dibuat 40 tahun hingga 65 tahun dan Mahkamah Agung 70 tahun. Hakim bisa diangkat dari PNS atau non-PNS, seperti dari profesi pengacara dan lain-lain. Jangan kayak sekarang semua dari PNS, sebagai cakim”Kaos unik yang dikenakan seorang jurnalis saat menunggu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu malam di Surabaya.

PP 44/2024 memberi kenaikan gaji pokok dan tunjangan hakim. Namun, PP tersebut belum mengakomodir kebutuhan hakim lain seperti pemberian rumah dinas, jaminan keamanan, jaminan kesehatan, dan lain-lain.Peneliti Centra Initiative, Edwin Natosmal Oemar, mengatakan, meskipun kenaikan gaji dan tunjangan hakim belum ideal, hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme hakim. Ia meminta agar hakim tak hanya menuntut hak tetapi juga menjaga profesionalisme profesi.

Pada 2016, Ketua PN Kepahiang Janner Purba juga ditangkap karena menerima suap. Masih di tahun yang sama, hakim PN Bengkulu Toton juga terjerat kasus suap. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono pun terkena kasus suap terkait penahanan mantan Bupati Bolaang Mongondow dan upaya memengaruhi putusan banding kasus terkait bupati tersebut pada tahun 2018. Masih di tahun yang sama, hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri juga terjerat kasus suap.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Utama Pengadilan Negeri Surabaya News Gregorius Ronald Tannur Ketua Ma Sunarto Tiga Hakim Ditangkap

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pengadilan Vonis Bebas Mantan Kepala Polisi Seoul Terkait Tragedi ItaewonPengadilan Vonis Bebas Mantan Kepala Polisi Seoul Terkait Tragedi ItaewonInvestigasi yang dipimpin oleh Badan Kepolisian Nasional mendapati bahwa polisi dan pejabat setempat gagal merencanakan tindakan pengendalian massa yang efektif, meskipun mereka memperkirakan lebih dari 100.000 orang akan berkumpul untuk acara Halloween di kawasan Itaewon.
Read more »

Jauh-jauh Kabur ke India, Mantan Pemimpin Bangladesh Sheikh Hasina Dapat Surat Penangkapan dari PengadilanJauh-jauh Kabur ke India, Mantan Pemimpin Bangladesh Sheikh Hasina Dapat Surat Penangkapan dari PengadilanSetelah Hasina digulingkan, Nobelis Perdamaian Muhammad Yunus diangkat sebagai pemimpin sementara untuk memulihkan demokrasi di Bangladesh.
Read more »

Ketua DPD Kalau Perlu Hakim Diumrohkan Gratis oleh NegaraKetua DPD Kalau Perlu Hakim Diumrohkan Gratis oleh NegaraKesejahteraan hakim sedikit banyak menentukan kualitas penegakan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat
Read more »

Dinyatakan Pailit, Panamtex Punya Aset Rp40-an MiliarDinyatakan Pailit, Panamtex Punya Aset Rp40-an MiliarPanamtex ditetapkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pailit pada Kamis (12/9/2024).
Read more »

Profil Ahmad Muzani, Mantan Wartawan yang Jadi Ketua MPR RI 2024-2029Profil Ahmad Muzani, Mantan Wartawan yang Jadi Ketua MPR RI 2024-2029Ahmad Muzani telah ditetapkan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029, Kamis (3/10/2024).
Read more »

Pejabat Dimutasi oleh Kepala Daerah Kontestan Pilkada Bisa Gugat ke PTUN, Kata Mantan Ketua MKPejabat Dimutasi oleh Kepala Daerah Kontestan Pilkada Bisa Gugat ke PTUN, Kata Mantan Ketua MKMantan ketua MK Hamdan Zoelva menyarankan mutasi pejabat yang dilakukan kepala daerah petahana pada Pilkada 2024 dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Read more »



Render Time: 2025-02-23 13:02:28