Pemerintah mengungkapkan ada lima isu dan tantangan baru yang melatarbelakangi revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus., pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.
Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan sudah mengantongi surat presiden revisi UU IKN ini tepat sebelum masa reses. Nantinya, pembahasan bakal dimulai setelah masa reses DPR usai. "Karena kalau lewat dari itu, kesibukan semakin banyak. Anggota dewan muncul nama di mana tempat mereka bertarung . Sehingga melalui konsultasi publik hari ini, esensinya musyawarah dan gotong royong. Kita sama-sama terlibat proses penyusunan RUU jadi UU," tambahnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
Read more »
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
Read more »
Revision of the IKN Law, the Future President Cannot Immediately Stop the Development of IKNThe government contains nine main changes in Draft Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. These include strengthening the position of the Authority, facilitating investment, and guaranteeing the continuity of the IKN.
Read more »
5 Alasan Malaysia Tertarik Investasi di Indonesia Termasuk IKNIndonesia adalah partner dagang kedua terbesar Malaysia di Asia Tenggara. Menurut Menteri MITI, risiko investasi di Indonesia lebih rendah.
Read more »
Komisi II dan Pemerintah setujui pembentukan Panja revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ...
Read more »
Pemerintah mulai bahas revisi UU IKN guna jawab tantangan baruPemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) yang baru sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN untuk menjawab ...
Read more »