Komisi X DPR Tegaskan Sistem Zonasi dan Bantuan PTS Perlu Perhatian Khusus

Malaysia News News

Komisi X DPR Tegaskan Sistem Zonasi dan Bantuan PTS Perlu Perhatian Khusus
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 14 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 63%

Komisi X ingatkan Pemerintah siswa sekolah swasta dan negeri memiliki hak sama

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta agar permasalahan penerimaan siswa pada jalur zonasi bisa diselesaikan segera karena hal tersebut dikeluhkan oleh banyak pihak terutama daerah yang masih sedikit memiliki sekolah disetiap jenjang pendidikannya.

“Zonasi ini, dinas pendidikannya pusing, sekolahnya pusing, orang tua murid juga pusing. Permintaan untuk dicabut tapi kok nggak dicabut-cabut sama menteri atau paling tidak Permennya itu yang soal zonasi itu di skip aja lah enggak usah ada zonasi,” ujar

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi X DPR Minta Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Direvisi Karena Banyak DikeluhkanKomisi X DPR Minta Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Direvisi Karena Banyak DikeluhkanWakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta agar permasalahan penerimaan siswa pada jalur zonasi bisa segera diselesaikan.
Read more »

Bareskrim Ambil Alih Kasus Investasi Bodong yang DIteriakan Sri Hartini di Rapat Komisi III DPRBareskrim Ambil Alih Kasus Investasi Bodong yang DIteriakan Sri Hartini di Rapat Komisi III DPRProses ambil alih kasus investasi bodong termasuk NMSI itu diputuskan setelah Bareskrim Polri melakukan rapat dengan Sri Hartini.
Read more »

Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Anggota Komisi II DPR: Jangan PHP - Tribunnews.comRencana Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Anggota Komisi II DPR: Jangan PHP - Tribunnews.comGuspardi Gaus menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap penghapusan non ASN atau tenaga honorer.
Read more »

Komisi III DPR RI sebut akan panggil KPK terkait kisruhKomisi III DPR RI sebut akan panggil KPK terkait kisruhDPR akan panggil KPK untuk meminta klarifikasi terkait berbagai kisruh yang belakangan terjadi, termasuk soal Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang melakukan komunikasi dengan seorang pejabat di Kementerian ESDM Idris Sihite.
Read more »



Render Time: 2025-03-23 09:51:27