Komisi II DPR menyatakan para calon komisioner KPU selanjutnya harus diseleksi ketat di tingkat pansel.
Junimart mengatakan pemberhentian Hasyim sebagai Ketua KPU berdasarkan putusan DKPP jadi pelajaran ke depan. Menurut dia, para calon komisioner ke depan harus melalui penyaringan secara ketat di panitia seleksi."Kalau menurut saya sih sangat buruk. Ya, sangat buruk. Ini yang saya maksud dari awal itu integritas dari para komisioner, termasuk Bawaslu, KPU , dan yang lain-lain," kata Junimart saat dihubungi, Rabu .
Dalam kasus Hasyim, Junimart mengaku pernah mengingatkan DKPP agar yang bersangkutan kala itu mestinya segera diberhentikan usai dua kali terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun, hal itu terbentur aturan.Saat ini, lanjut Junimart, Komisi II akan terlebih dahulu membaca putusan Hasyim secara lengkap. Nantinya, Komisi II akan menggelar rapat untuk mengangkat anggota sekaligus Ketua KPU yang baru.
"Kalau putusannya itu memberhentikan sebagai Ketua KPU dan sebagai anggota KPU, maka ya sesegera mungkin, kami akan rapatkan di Komisi II. Komisi II akan mengangkat komisioner baru," ucapnya.Berdasarkan aturan, DPR akan menggelar rapat konsultasi untuk memilih daftar calon komisioner yang sempat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada 2022. Pengganti Hasyim akan dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak di luar tujuh komisioner yang sudah ditetapkan.
Dengan demikian, jika merujuk perolehan suara, calon pengganti Hasyim yakni Iffa Rosita. Sebab, Iffa mendapat perolehan suara terbanyak ke sembilan setelah Viryan Aziz yang meninggal dunia.
Ketua Kpu Dipecat Dpr Hasyim Asy'ari Ketua Kpu Hasyim Asy'ari Dkpp
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ada Pimpinan Tak Hadiri Rapat, Anggota Komisi II DPR Sebut KPU dan Bawaslu Tidak SeriusAnggota Komisi II DPR sebut KPU dan Bawaslu tak serius. Apa sebabnya?
Read more »
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPUSecara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.
Read more »
Komisi II DPR RI Segera Bahas Putusan MA Terkait Syarat Usia Calon Kada dengan KPUKomisi II DPR RI bersiap untuk membahas Putusan MA Nomor 23 PHUM2024 yang mengubah interpretasi syarat usia minimum calon kepala daerah bersama KPU
Read more »
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Bahas Putusan Batas Usia Calon Kepala DaerahPembahasan bersama KPU itu penting, karena dengan adanya putusan ini maka akan berdampak pada Peraturan KPU (PKPU) perihal pencalonan kepala daerah.
Read more »
Komisi II DPR ”Ogah” KPU Bahas Perubahan Aturan Usia Calon Kepala Daerah TertulisKomisi II DPR menolak permintaan KPU untuk konsultasi tertulis terkait putusan MA. Fraksi partai politik menilai perlu rapat kerja atau dengar pendapat agar keputusan bersifat kolektif.
Read more »
Komisi II DPR Segera Rapat untuk Angkat Ketua KPU BaruKomisi II DPR akan menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi tegas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Read more »